Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dibatalkan. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira menjelaskan bahwa penggabungan fungsi perpajakan, bea cukai, dan penerimaan negara lainnya dianggap terlalu kompleks dan berisiko memperlambat kinerja penerimaan negara.
Dalam pernyataan dikutip dari cnnindonesia, Kamis (17/10), Anggawira menekankan bahwa integrasi lembaga-lembaga yang berbeda memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana. “Ada kekhawatiran bahwa proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah mungkin menilai bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) masih cukup efektif dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, alih-alih membentuk badan baru, pemerintah mungkin lebih memilih untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antar instansi yang ada, termasuk dalam hal teknologi, digitalisasi, dan peningkatan sumber daya manusia.
Di tengah transisi pemerintahan dan tantangan ekonomi yang dihadapi, Anggawira menyatakan bahwa fokus utama Prabowo kemungkinan besar adalah menjaga stabilitas fiskal dan penerimaan negara. “Pembentukan BPN bisa dianggap sebagai langkah yang memerlukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo dikabarkan berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak yang stagnan dalam satu dekade terakhir. Badan ini direncanakan sebagai gabungan antara DJP dan DJBC, namun kini rencana tersebut harus ditunda.
