APSyFI: Kebijakan Menkeu Malah Mendorong Deindustrialisasi

Menyambut pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) memberikan perhatian khusus pada posisi Menteri Keuangan. Pasalnya, jika Menteri Keuangan kembali dijabat Sri Mulyani, seperti yang sudah-sudah hal tersebut akan menyulitkan pemulihan sektor manufaktur.

Demikian pernyataan Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta. Ia menganggap kementerian ini dengan kebijakan dari Menkeunya sebagai sumber terjadinya deindustrialisasi dan kurang peka terhadap dampak PHK dan penutupan pabrik. “Sementara untuk posisi menteri lainnya di bidang perekonomian, saya menilai masih sesuai dengan kapasitasnya,” ujarnya.

- Advertisement -

APSyFI sendiri mencatat, bahwa kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan drastis. Sumbangsih sektor TPT terhadap PDB menyusut dari 2,2% menjadi 1,1% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, seiring dengan tren deindustrialisasi yang juga terjadi di sektor pengolahan nonmigas, yang menyusut dari 25% pada 2014 menjadi 18,67% pada 2023.

“Selama 10 tahun, telah terjadi tren deindustrialisasi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Redma dikutip dari bisnis, Kamis (17/10). Meskipun program substitusi impor dari Kementerian Perindustrian awalnya berjalan baik dengan mendorong penggunaan bahan baku tekstil dalam negeri, hal tersebut kini terasa sia-sia tanpa dukungan dari kementerian dan lembaga lain.

- Advertisement -

“Impor produk ilegal terus mencuat di pasar domestik, dan daya saing kita tidak bisa meningkat karena biaya yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, terutama untuk energi dan logistik,” jelasnya.

APSyFI juga mencatat bahwa pengusaha lokal telah meminta penurunan tarif listrik sebesar 30% untuk sektor padat karya, namun hal tersebut sulit dilaksanakan karena berkaitan dengan kementerian lain. Redma menekankan pentingnya pengentasan impor barang ilegal sebagai langkah utama untuk memulihkan industri TPT.

“Pembenahan harus dilakukan di Bea Cukai, yang menjadi sumber masalah impor ilegal, serta untuk mengurangi biaya energi, terutama yang menggunakan gas,” tandasnya.

 

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email sekred@infoekonomi.id

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img