InfoEkonomi.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini menunjukkan penurunan sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pada Juli 2024 yang sebesar Rp8.502,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang dengan cara yang berkelanjutan.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” ujar Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa September 2024 yang dirilis pada Kamis (26/9).
Rincian posisi utang menunjukkan bahwa Rp7.452,65 triliun berasal dari surat berharga negara (SBN) dan Rp1.009,37 triliun dari pinjaman. SBN terdiri dari utang domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan utang dalam valuta asing senilai Rp1.389,14 triliun. Di sisi lain, pinjaman terdiri dari Rp39,63 triliun pinjaman dalam negeri dan Rp969,74 triliun pinjaman luar negeri.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp347,6 triliun, atau 53,6% dari target APBN. “Realisasi tersebut digunakan untuk pembiayaan SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) Rp37,2 triliun,” jelas Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu pada Senin (23/9).
Suahasil juga mencatat bahwa dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terjadi pertumbuhan signifikan dalam pembiayaan utang, dari Rp198,7 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp347,6 triliun. Meskipun ada peningkatan, pemerintah optimis karena diproyeksikan akan terjadi arus kas masuk ke pasar berkembang seperti Indonesia setelah penurunan suku bunga The Fed. “Kami dapat mempertahankan dan memperbaiki yield serta biaya bunga kita, yang merupakan perkembangan positif yang perlu dijaga,” tambahnya.
