InfoEkonomi.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengadakan pertemuan dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) dari Cina untuk menjajaki kerja sama pembangunan pemecah gelombang dan struktur tanggul laut.
Pertemuan ini bertujuan untuk merencanakan kunjungan tim NHRI ke Indonesia guna meninjau data dan desain dasar pembangunan tanggul laut yang telah disusun oleh tim ahli dari Korea Selatan, Belanda, dan Kementerian PUPR.
Melansir bisnis.com, Basuki menyatakan bahwa biaya pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang diperkirakan mencapai Rp90 triliun. “Ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia, dan rencana pembiayaan akan menggunakan skema pinjaman,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/9) akhir pekan lalu.
PUPR, Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah yang signifikan, mencapai 15-16 cm per tahun. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut menjadi prioritas pemerintah.
Saat ini, proyek tanggul laut tersebut telah memasuki tahap echosounding untuk pengumpulan data bathimetri dan investigasi tanah, direncanakan sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang. Proyek ini dirancang terintegrasi dengan fungsi ganda, yaitu sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan sebagai bendungan estuari untuk menampung air tawar.
Namun, sebelum pelaksanaan pembangunan, pemerintah perlu melakukan perbaikan sanitasi masyarakat di sekitar area tanggul laut. “Ada 13 sungai yang bermuara di wilayah tersebut, sehingga perbaikan sanitasi penting untuk menghindari pencemaran,” pungkas Arie.
