InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, mewujudkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk sektor infrastruktur. Fokus utama dari anggaran ini adalah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung daya tahan dan swasembada pangan, termasuk jaringan irigasi dan bendungan. Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, serta mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kemudian, program kesehatan akan dialokasikan Rp197,8 triliun. Upaya promotif dan preventif percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas yang sudah mulai dilakukan pada tahun dan periode ini akan terus ditingkatkan dan efektivitas program dari jaminan kesehatan nasional melalui PBI juga akan tetap didukung.
Baca Juga : Sri Mulyani Ungkap Faktor Rupiah Menguat ke Level Rp15 Ribu-an
Untuk ketahanan pangan, Rp124,4 triliun selain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian terutama untuk pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan dan irigasi, juga untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional.
Sektor pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun. Selain meneruskan program yang sudah ada juga diarahkan untuk program lainnya.
“Di sini selain program yang sudah ada dan diteruskan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD dan beasiswa melalui LPDP dan research, juga termasuk pemberian makanan bergizi anak-anak sekolah, renovasi dari ruang-ruang kelas dan sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Kita juga akan terus menjaga beberapa program link dan match untuk bisa menyiapkan skill dari tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja,” jelas Menkeu.
Perlindungan sosial mencapai Rp504,7 triliun. Pogram yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan.
“Penguatan Perlinsos untuk sepanjang hayat di dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan Perlinsos sepanjang hayat. Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos,” jelas Menkeu.
“Terakhir area hukum dan hankam Rp372,3 triliun, selain untuk modernisasi alutsista, almatsus, dan alpalhankam, juga untuk meningkatkan daya tahan dari sisi digital dari ancaman cyber dan meningkatkan kemampuan industri strategis dan dukungan operasional hukum dan hankam,” pungkas Menkeu.
