InfoEkonomi.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan komitmen kuat dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan yang tengah digalakkan oleh Pemerintah. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 19 Agustus 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan baik secara langsung maupun daring, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Andriko menyoroti bahwa secara historis, bulan Agustus selama tiga tahun terakhir (2020-2023) cenderung mengalami deflasi. Namun, pada tahun 2024, inflasi makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi perhatian utama. Beberapa komoditas yang sering kali memberikan andil dalam deflasi di bulan Agustus, seperti bawang merah, daging ayam, cabai merah, telur ayam, dan cabai rawit, juga tetap memerlukan perhatian khusus.
“Tahun ini, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Meskipun beberapa wilayah telah menunjukkan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), ada komoditas seperti cabai rawit merah dan beras yang mengalami kenaikan harga, sehingga upaya pengendalian inflasi pangan terus kita gencarkan,” ujar Andriko.
Sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga, Bapanas telah mengambil langkah nyata dengan bekerja sama dengan BUMN dan BUMD untuk melakukan penyerapan bawang merah dari petani. Target penyerapan sebesar 12.500 ton ditetapkan agar dapat dijual kembali saat harga di pasaran stabil.
Selain itu, stok beras di Perum BULOG saat ini mencapai 1,374 juta ton, yang terdiri dari 1,290 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 83 ribu ton stok komersial. Bapanas juga telah menyalurkan bantuan pangan beras selama enam bulan pertama tahun 2024 dan sedang melanjutkan penyaluran untuk bulan Agustus, dengan realisasi sebesar 68,78% atau 151.630 ton.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan beras. Ini adalah langkah konkret yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga di pasaran,” tambah Andriko.
Bapanas juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM di daerah-daerah sebagai salah satu strategi menekan angka inflasi. Kolaborasi dengan TNI-Polri dalam pendampingan UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pendapatan pelaku UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai penerapan Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Perpres ini, yang baru saja diundangkan pada 15 Agustus 2024, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi nasional dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemaBapanasatan pangan lokal.
“Badan Pangan Nasional akan memastikan bahwa strategi ini tersinergi dengan baik hingga ke tingkat daerah. Kami yakin, dengan dukungan semua pihak, penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” jelas Andriko.
Selain itu, Kemendag telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Minyak Goreng Rakyat (MGR) sebesar Rp15.700 per liter melalui Permendag 18/2024 dan Kepmendag 1028/2024. Diharapkan dengan adanya HET baru ini, harga minyak goreng di pasaran dapat terkoreksi menuju harga yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan yang sama, Bapanas juga melaporkan realisasi anggaran dekon dalam rangka pengendalian inflasi pangan sebesar Rp 77,1 miliar atau 49,62% dari target Rp 155 miliar. Bapanas mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran ini agar pengendalian inflasi pangan dapat berjalan optimal.
Dengan berbagai upaya dan sinergi yang telah dilakukan, Bapanas optimis bahwa inflasi pangan dapat dikendalikan, dan stabilitas harga pangan di Indonesia akan tetap terjaga.