InfoEkonomi.ID – Pemerintah Indonesia akan menutup sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkinerja buruk dan terancam bangkrut. Langkah ini diambil setelah pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai dengan kondisi kesehatan keuangannya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) di Gedung Parlemen, Jakarta, Sri Mulyani mengungkapkan hasil klasterisasi tersebut. Ia menyatakan bahwa ada sejumlah BUMN yang dapat ditutup karena manajemen yang buruk atau karena sektor usahanya tidak lagi strategis.
“Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidiasi,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN)di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (3/7/2024).
Sri Mulyani membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.
Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.
Adapun kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.
Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.
“Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan buruknya kondisi BUMN non-core ini bisa disebabkan oleh kesalahan manajemen, maupun sektor usahanya yang tidak lagi strategis. Menurut dia, kondisi BUMN ini bisa ditutup.
“Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi,” kata dia.
Sejumlah anggota DPR kemudian menanyakan apakah Sri Mulyani sudah memiliki daftar BUMN ‘sakit’ yang masuk dalam kategori non-core tersebut. Sri Mulyani mengatakan sudah mengantongi kandidatnya.
“Nanti kami sampaikan, saya rasa secara indikatif sudah ada, tapi kami belum sampaikan secara eksplisit,” kata dia.
Artikel ini dilansir dari CNBC Indonesia
