InfoEkonomi.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana akan menerapkan tarif bea masuk bagi barang impor asal China sebesar 200%. Rencana tersebut mendapatkan kritik dari Komisi VI DPR RI. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan berbagai sektor industri dan meningkatkan impor ilegal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyatakan bahwa penerapan kebijakan bea masuk 200% tidak tepat jika diterapkan secara generalisir. “Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannya sebaiknya dikhususkan untuk industri tersebut,” ujarnya pada Senin (1/7/2024).
Darmadi menekankan bahwa setiap sektor industri memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang sesuai. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam dan identifikasi permasalahan di setiap sektor industri sebelum merumuskan kebijakan.
“Kemendag harus mempelajari pasar setiap industri melalui kajian yang komprehensif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darmadi memprediksi bahwa kebijakan bea masuk 200% ini dapat memicu lonjakan impor ilegal. “Setiap kebijakan yang dikenakan pajak sampai 200%, maka pasti akan banyak masuk barang illegal,” tandasnya.
Ia khawatir industri dalam negeri akan terancam runtuh jika dibanjiri barang ilegal. “Pertanyaannya apakah pemerintah siap dengan penegakkan hukumnya jika kebijakan tersebut diterapkan?” tanya Darmadi.
Darmadi mencontohkan beberapa sektor industri yang berpotensi dirugikan oleh kebijakan ini, seperti industri kosmetik, elektronik, dan alas kaki. “Perlu strategi atau pendekatan kebijakan yang berbeda untuk industri tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bea masuk 200% tidak menjamin efektifitas dalam menekan impor barang asal China. “Sekali lagi tanpa penegakan hukum yang efektif, maka Indonesia akan kebanjiran barang impor illegal,” tandasnya.
Darmadi menyarankan agar pembatasan impor dengan cara bea masuk tambahan ini lebih tepat diterapkan kepada industri padat karya seperti tekstil. Sementara untuk industri padat teknologi seperti elektronik, diperlukan strategi lain yang tidak memicu impor ilegal dan merusak iklim investasi.
“Jangan sampai kebijakan itu justru mengancam industri lainnya,” tegas Darmadi. Ia pun mengingatkan bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan jika kebijakan tersebut tidak dipertimbangkan dengan matang. Artikel ini dilansir dari Liputan6.com.
