InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai level di atas Rp16.400 per dolar AS berdampak signifikan pada belanja subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini jelas melampaui asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yang memperkirakan kurs sebesar Rp15 ribu per dolar AS.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (24/6), Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja-belanja yang menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik dan BBM yang sebagian bahan bakunya diimpor, akan terpengaruh.
“Akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, BBM, yang sebagian bahannya adalah impor,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DJP yang dilansir dari CNN Indonesia, Senin (24/6).
Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pelemahan ini tidak secara otomatis meningkatkan anggaran subsidi. Hal tersebut akan sangat bergantung pada volume BBM yang disalurkan.
Menteri Keuangan menekankan bahwa jika volume BBM subsidi tetap stabil, pemerintah akan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Namun, kekurangan pembayaran kepada PT Pertamina dan PT PLN sebagai akibat pelemahan kurs akan ditangani setelah audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Seperti tahun lalu kami membayarkan sampai kuartal III, karena kuartal IV itu baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai,” jelasnya.
Dalam hal ini, Pertamina dan PLN akan terlebih dahulu menanggung dana akibat pelemahan kurs rupiah. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada saat covid-19.
“Nilai subsidi BBM Rp300-an triliun termasuk LPG dan lain-lain, alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Sedapat mungkin kita akan bayar sesuai kemampuan keuangan negara,” pungkasnya.
