InfoEkonomi.ID – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (22/4) untuk mengevaluasi kinerja triwulan I bersama mitra kerjanya. Kali ini, Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan Biro Perekonomian Setdaprov Riau diundang oleh Komisi III. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi III, Zulkifli Indra, dan Sekretaris Komisi III, Sewitri, serta anggota Komisi III lainnya seperti Iwandi, Misliadi, Darnil, dan Nurzafri.
Terdapat pula kehadiran Kepala Biro Ekonomi, Alzuhra Dini Alinoni, bersama stafnya, serta Direktur Operasional Bank Riau Kepri Syariah, Said Syamsuri, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah, beserta stafnya.
Markarius Anwar, Ketua Komisi III DPRD Riau, menyatakan bahwa progres BRK Syariah saat ini cukup baik dan sudah mendekati target yang telah ditetapkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras manajemen BRK Syariah dalam menjalankan usaha.
“Progres yang cukup baik dan mendekati target yang sudah ditetapkan, semoga dengan adanya pertemuan ini Bank Riau Kepri semakin membaik,” ungkap Markarius.
Berdasarkan kinerja triwulan I tahun 2024, Komisi III optimis bahwa BRK Syariah dapat mencapai target tahunan, terutama dalam mencapai deviden sebesar Rp500 miliar. Markarius yakin bahwa target tersebut dapat tercapai dan akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
“Dalam triwulan I ini, target laba sudah tercapai dan berjalan dengan normal. Hal ini memungkinkan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, kita mendorong Bank Riau Kepri Syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya terkait dengan peluang bisnis yang dapat dikejar untuk pengembangan pembiayaan di BRK Syariah,” ujarnya.
Sewitri, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, menyatakan bahwa pihaknya terus mengawal kinerja seluruh mitra kerja Komisi III, terutama dalam mempercepat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sewitri menegaskan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMD) telah berjalan sesuai rencana. “Kami melihat bahwa semuanya masih sesuai rencana. Jika ada yang sedikit menyimpang, kami akan mengoreksinya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan Provinsi Riau,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan capaian yang sudah diraih. Ia tidak ingin mitra kerja Komisi III DPRD Riau puas dengan pencapaian yang telah ada, tetapi harus terus mendorong untuk mencapai target yang lebih ambisius sehingga pembangunan di Riau dapat dirasakan dengan baik. “Kami berharap agar tidak stagnan dan terus mendorong untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi,” tambahnya.
