InfoEkonomi.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bersama PT. Bank NTB Syariah melakukan penandatanganan kesepakatan terkait penyelenggaraan dan penggunaan fasilitas kartu kredit Pemda Kab. Lotim, pada Rabu (8/11).
Penandatangan kerja sama ini sejalan dengan upaya Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia yang terus mendorong mewujudkan kartu kredit pemerintah daerah.
Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik dalam sambutannya menegaskan bahwa kartu kredit tersebut merupakan prioritas dari Menteri Keuangan RI yang diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan transaksi secara non tunai, fleksibel, aman, dan akuntabel.
“Tahun 2024 mendatang kita tidak perlu lagi berebutan uang karena sudah ada bank yang akan menangani proses ini,” jelas Pj. Bupati.
Terkait hal itu Ia menekankan pentingnya integritas seorang bendahara. Menguatkan hal tersebut ia menegaskan agar bendahara yang mengurus keuangan daerah diangkat sumpahnya.
“Bendahara penerimaan dan pengeluaran harus diangkat sumpahnya,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar pemilihan bendahara dilakukan secara selektif dan kinerjanya selalu dievaluasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik bersama General Manager Divisi Dana dan Jasa PT Bank NTB Sri Wahyuni. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan jajaran OPD lingkup kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah disebut sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan. Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
Peraturan tersebut menyetakan bahwa Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/ atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dialnsir dari ampenannews
