InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan soal pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah akan berlaku selama 14 bulan yang mulai berlaku per November tahun ini.
Rinciannya, Pemerintah akan memberikan insentif sebesar 100% untuk periode 8 bulan yakni mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sedangkan untuk bulan Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 50%.
“PPN akan ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah baru karena ini untuk menghabiskan stok yang ada, yang harganya di bawah Rp 2 miliar. Untuk periode November tahun ini sampai dengan Juni 2024, jadi ada 8 bulan, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 100%. Artinya tidak dipungut PPN untuk pembelian rumah baru di bawah Rp 2 miliar,” jelasnya.
“Sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 50 persennnya. Kita berharap pada semester kedua kondisi dunia sudah relatif lebih tendang dan kondisi ekonomi kita sudah tetap terjaga dan resilien, dan pemulihan sudah mulai berjalan, sehingga kita melakukan tapering,” kata Sri Mulyani.
Adapun, tujuan pemerintah dalam memberikan insentif ini adalah untuk mendongkrak pertumbuhan pembelian sektor perumahan di Tanah Air.
Sri Mulyani berharap pemberian insentif dapat membantu masyarakat membeli rumah secara terjangkau. Apabila permintaan rumah meningkat, akan dirasakan oleh pelaku usaha sektor properti perumahan.
“Kami berharap semester II 2024 kondisi dunia tenang dan ekonomi resilient atau pemulihan sudah berjalan, sehingga kita lakukan tapering,” ucapnya.
