InfoEkonomi.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menuturkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakaan dalam rangka menurunkan jumlah ketimpangan dan pengangguran di tanah air untuk tahun 2024.
Perlu diketahui, mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang.
“Kebijakan pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut,” kata Suharso Monoarfa, dikutip dari instagram pribadinya @suharsomonoarfa, Selasa (6/6/2023).
Pertama, mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan. Kedua, memberikan pendampingan dan pelatihan keahlian.
Ketiga, meningkatkan investasi yang mendorong penciptan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Keempat, mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. Kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.
“Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka rasio gini pada tahun 2024 di kisaran 0,374 hingga 0,377,” ujarnya.
Selain mengungkap strategi kebijakan, Suharso juga menjelaskan sejumlah tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, perumahan/permukiman.
Kedua, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.
Ketiga, belum optimalnya redistribusi pajak yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya juga menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menurunkan pengangguran sebagai berikut,” katanya.
Pertama, memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan antara lain melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM.
Kedua, mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif melalui reformasi sistem perlindungan sosial, mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan penurunan tingkat pengangguran tahun 2024 akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa, (30/5/2023).
“Terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan tingkat pengangguran yang sempat meningkat di tahun 2020 akibat pandemi, dalam dua tahun terus dapat diturunkan.
“Pemulihan ekonomi yang terus menguat juga terbukti mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas, dilansir dari Liputan6.com.
