InfoEkonomi.ID – PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengejar pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi di Tanah Air. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa hingga saat ini ketersediaan pupuk urea cukup baik di Indonesia.
“Saat ini ketersediaan yang menjadi Tantangan kita penuhi untuk pupuk NPK. Ke depannya kita lakukan upaya pembenahan sesuai arahan presiden gimana transformasi pendistribusian dan penyediaan pupuk bersubsidi terutama jalur distribusi untuk bisa memastikan masyarakat yang membutuhkan yang benar-benar bisa mendapatkannya,” katanya dalam Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa (17/4/2023).
Dari sisi produksi, yang menjadi tantangan yakni kandungan tinggi NPK tidak diproduksi atau tidak dihasilkan banyak di Indonesia, yakni jenis potas dan fosfat. Alhasil RI harus mengimpor hingga 6,3 juta ton atau 74% kebutuhan pupuk NPK.
“Ke depan bagian strategi BUMN go global, gimana Pupuk Indonesia selain pengembangan domestik, dan ini juga sudah dilakukan yang baru-baru ini diresmikan bapak Presiden di Aceh. Kemarin baru selesaikan produksi NPK 500 ribu ton di Aceh dan ini peningkatan kapasitas yg lumayan,” imbuhnya.
Ada tiga aspek penting yakni pengembangan-perbaikan distribusi atau mekanisme penyaluran subsidi pupuk, lalu pengembangan kapasitas produksi serta melihat kesempatan bermitra sambil bisa melakukan ekspansi global untuk mendapatkan akses langsung.
Perang Rusia-Ukraina menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak bisa bergantung pada negara tertentu. Apalagi perang tersebut sudah berlangsung selama lebih dari setahun terakhir.
“Perang di Ukraina memengaruhi harga potas yang bahan diperlukan. Bahkan saat itu ketersediaan langsung untuk akses beberapa negara tersebut yang juga dilakukan untuk mendapatkan akses langsung, tapi ke depan gimana Pupuk Indonesia melihat kesempatan karena di luar Rusia ada beberapa negara seperti Jordan, Kanada, ke depan pupuk Indonesia bisa dapat akses secara langsung,” tuturnya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak masyarakat yang paling membutuhkan pupuk bersubsidi, namun belum bisa memperoleh pupuk Subsidi tersebut. Sayangnya anggaran yang ada sama sekali tidak mencukupi kebutuhan petani di lapangan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengakui bahwa banyak petani yang seharusnya berhak justru belum mendapat pupuk sebagaimana mestinya. Pasalnya anggaran dari pemerintah sebesar Rp 25 triliun hanya mencukupi 7,8 juta ton, padahal kebutuhannya 3x lipat lebih yakni berkisar 25 ton.
“Komoditas pertanian hanya 9, yakni padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kokoa sama tebu, di luar itu gak dapat hak subsidi jadi ada 17 juta yang tidak mendapat. Dari tahun lalu selalu ditanya berapa sih jumlah kebutuhan pupuk? dari 17 juta petani, keluar 24-25 juta ton kebutuhan pupuk subsidinya,” sebut Bakir, dilansir dari cnbcindonesia.
