InfoEkonomi.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan bisnis dipastikan tidak akan ikut pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 mendatang.
Meskipun begitu, Anas tidak merincikan kementerian dan lembaga negara mana saja yang akan bertahan di Jakarta meski nantinya pindah ke IKN Nusantara.
“Kementerian yang masih terkait dengan bisnis,” jelas Anas, Senin (30/1/23).
Anas menjelaskan, kementerian yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan umum akan menjadi prioritas untuk pindah ke IKN Nusantara.
“Adapun kementerian yang dimaksud antara lain seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB dan sejumlah kementerian lainya,” ungkapnya.
Anas menambahkan, pemerintah akan menggelar sidang kabinet pada Senin (30/1/23) untuk membahas lebih detail terkait rencana pemindahan Ibukota.
“Setidaknya, 11.000 ASN dipastikan akan turut pindah ke IKN bersamaan pada tahun depan,” papar Anas dikutip dari laman Beritasatu.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN yang terdapat di Pulau Kalimantan. Pemindahan tersebut direncanakan akan mulai dilakukan pada 2024 mendatang.
