Perum Perhutani memperkuat kolaborasi dengan stakeholder dalam upaya penyelamatan kawasan Blok Artapela melalui penanganan lahan kritis dan pemulihan ekosistem hutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan yang berlangsung di Blok Artapela, Petak 18, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wayang Windu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangalengan, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan, Rabu (04/11).
Kawasan Artapela memiliki peran ekologis strategis karena berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan serta mencegah risiko bencana erosi/sedimentasi. Oleh karena itu, upaya pemulihan kawasan ini memerlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah, Perhutani, masyarakat, serta berbagai elemen pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handoko, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto beserta wakil, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kertasari, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, Presiden Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) Nasional Nace Permana, Ketua PLMDH Jawa Barat dan Banten Daud Yusuf, LMDH Reksa Citarum, Satgas Citarum Harum, Kepala Desa Cibeureum, Jaga Leuweung, Masyarakat sekitar hutan dan sejumlah stakeholder lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handoko menyampaikan bahwa penanganan kawasan Artapela perlu diawali dengan penyusunan blueprint atau rencana tata guna lahan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan kawasan berjalan seimbang antara kepentingan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.Dari sisi pengelolaan kawasan, Perhutani mengelola area seluas 410,56 hektare di Blok Artapela, dari total luas kawasan sesuai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 4.007,55 hektare.
“Dari sekitar 4.000 hektare kawasan Artapela, perlu disusun terlebih dahulu rencana tata kelola lahannya. Kita harus menentukan seberapa besar zona lindung, kawasan hidrologi, zona agroforestry, serta luasan yang masih dapat ditoleransi untuk pemanfaatan lainnya. Dengan begitu, seluruh aktivitas di kawasan ini memiliki arah dan perencanaan yang jelas,” ujar Tio.
Sebagai langkah konkret penanganan lahan kritis, Perhutani telah menyiapkan rencana penanaman pada area seluas 97,44 hektare yang akan dilaksanakan pada musim tanam November Desember 2026, kemudian dilanjutkan secara bertahap pada periode 2027 hingga 2028. Lebih lanjut, Tio menyampaikan bahwa program penyelamatan Artapela berpotensi dikembangkan menjadi pilot project karbon melalui skema ARR (Afforestation, Reforestation and Revegetation) yang terintegrasi dengan pemberdayaan Masyarakat, dimana penanaman berbagai jenis tanaman kehutanan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat serta mendukung fungsi ekologi dan habitat satwa.
Ia menjelaskan bahwa Perhutani memiliki tiga skema pengembangan proyek karbon, yakni proyek karbon mandiri, kolaborasi dengan pelaku industri yang memiliki kewajiban pengendalian emisi, serta proyek karbon yang dikembangkan bersama masyarakat. Melalui ketiga skema tersebut, Perhutani membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk mendukung penyelamatan hutan berbasis karbon.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan kawasan Artapela membutuhkan komitmen nyata dan keterlibatan seluruh pihak. Ia juga mengusulkan agar gerakan penanaman secara masif di kawasan Artapela dimulai pada 28 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).
Dalam diskusi tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan agar program pemulihan kawasan didukung dengan bantuan bibit tanaman produktif melalui kerja sama dengan LMDH maupun Kelompok Bibit Rakyat. Jenis tanaman yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan kondisi iklim dan karakteristik setempat, di antaranya alpukat dan kopi, sehingga upaya pemulihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Melalui inisiatif Save Artapela, Perhutani menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan hutan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekologis maupun sosial ekonomi. Sinergi stakeholder diharapkan menjadi fondasi bagi pemulihan kawasan hulu DAS Citarum sekaligus menghadirkan model pengelolaan lanskap berbasis konservasi, agroforestry, dan pengembangan karbon yang dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
