Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengapresiasi langkah stabilisasi dan intervensi pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk kebijakan tambahan alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 1 juta ton beras untuk memperkuat ketersediaan dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Menurut Daniel, berbagai instrumen stabilisasi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga pasokan sekaligus membantu mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar stabilisasi pangan juga dibangun secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.
“Program stabilisasi dan intervensi yang dilakukan Bapanas, termasuk tambahan 1 juta ton beras, sangat bagus. Program itu membantu meringankan masyarakat,” ujar Daniel saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan stabilisasi jangka menengah dan panjang sehingga harga yang terbentuk tetap memberikan insentif yang layak bagi petani, namun tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Tapi di luar yang 1 juta ton itu, kita harus pikirkan juga. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana stabilisasi harga di tingkat petani, termasuk di tingkat konsumen,” katanya.
Sebagaimana diketahui, penugasan SPHP beras yang sebelumnya sejumlah 828 ribu ton telah tuntas tersalurkan 100 persen pada 23 September 2026. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan tambahan alokasi SPHP beras 1 juta ton berdasarkan direktif Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-176/M/S/KI.00/09/2026 tanggal 28 September 2026.
Awal Oktober ini, Bapanas telah menerbitkan penugasan tambahan untuk program SPHP beras kepada Perum Bulog sebanyak 74,18 ribu ton atau ekuivalen dengan 14,83 juta kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram (kg).
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan, menegaskan bahwa kondisi perberasan nasional saat ini dalam keadaan aman dan pemerintah terus menjaga kecukupan pasokan ke depan.
Hal tersebut antara lain terlihat dari pemantauan langsung kondisi pasokan dan perdagangan beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang merupakan salah satu barometer penting perberasan, khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Kondisi perberasan saat ini aman. Hari ini bersama Komisi IV DPR RI kita melihat langsung kondisi di Pasar Induk Beras Cipinang. Pemerintah terus memantau perkembangan pasokan, stok, dan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Hermawan.
Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada kecukupan stok secara nasional, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar dan pasokan tersedia secara merata sampai ke tingkat konsumen.
“Yang kita jaga bukan hanya berapa besar stok yang tersedia, tetapi bagaimana stok tersebut dapat bergerak dan sampai kepada masyarakat pada waktu, lokasi, jumlah, mutu, dan harga yang tepat,” jelasnya.
Menurut Hermawan, Bapanas bersama kementerian/lembaga, Perum Bulog, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Satgas Pangan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas perberasan dari hulu hingga hilir.
Berbagai instrumen pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Gerakan Pangan Murah, serta pemantauan harga dan pasokan secara berkala, terus dioptimalkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
“Prinsipnya, pemerintah menjaga dua kepentingan secara seimbang. Petani harus memperoleh harga yang wajar dan memberikan insentif untuk terus berproduksi, sementara masyarakat juga harus memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Keseimbangan inilah yang terus kita jaga,” tegas Hermawan.
Ia menambahkan, pemantauan di pusat-pusat distribusi seperti PIBC menjadi penting sebagai bagian dari sistem deteksi dini pemerintah terhadap perubahan pasokan dan harga.
“Apabila terdapat wilayah yang mengalami tekanan harga atau membutuhkan penguatan pasokan, pemerintah dapat melakukan langkah stabilisasi secara lebih cepat dan terukur. Jadi, kebijakan yang dilakukan bukan sekadar menambah pasokan, tetapi memastikan stabilisasi berjalan secara efektif dari hulu sampai hilir,” katanya.
Hermawan menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan beras dan memperkuat berbagai instrumen stabilisasi agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.
“Ketersediaan beras kita jaga, distribusinya kita perkuat, dan harga terus kita pantau. Pemerintah akan terus hadir untuk menjaga kepentingan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat, sehingga stabilitas pangan nasional dapat terus terpelihara,” pungkasnya.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
