Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar global. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Ini menunjukkan komitmen dua kementerian untuk saling bersinergi dan saling menguatkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam Kabinet saat ini, kita tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi saling mengisi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kementerian,” kata Sarmuji seusai kegiatan bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, Kamis (15/10).
Menperin menjelaskan, Kemenperin memiliki ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang lengkap, mulai dari balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas. Fasilitas tersebut telah memiliki kompetensi khusus serta keterhubungan dengan dunia usaha dan industri sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan pekerja migran sesuai kebutuhan pasar internasional.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, kedua kementerian melakukan pembaruan nota kesepahaman (MoU) guna memperluas cakupan sektor pelatihan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah calon pekerja migran yang memperoleh keterampilan dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri P2MI atas kerja sama yang sudah terbangun selama ini dan akan terus kita kuatkan. Bahkan, kita melakukan adendum MoU karena ingin memperluas kerja sama, meliputi lebih banyak sektor yang dapat kita siapkan melalui balai diklat industri,” ungkapnya.
Sarmuji menyebutkan, kapasitas pelatihan di balai diklat industri Kemenperin mencapai sekitar 11 ribu peserta per tahun. Sementara itu, kerja sama pelatihan dengan KP2MI pada tahun ini mencakup sekitar 1.066 peserta. Dengan kapasitas yang tersedia, jumlah peserta diharapkan meningkat signifikan pada tahun mendatang.
“Insyaallah ke depan akan lebih banyak lagi, karena Kemenperin tidak hanya memiliki balai diklat, tetapi juga politeknik, SMK, dan akademi komunitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menperin menilai penguatan kompetensi tenaga kerja semakin penting seiring perubahan karakter industri nasional akibat perkembangan teknologi. Meskipun industri pengolahan terus tumbuh dan menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, penerapan teknologi dalam proses produksi turut mengubah kebutuhan dan pola penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara maju yang menghadapi penurunan jumlah penduduk usia produktif.
“Kita memiliki bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia,” tegas Sarmuji.
Dukung Program SMK Go Global
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperluas kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global melalui penguatan pelatihan vokasi, sertifikasi, serta pengembangan Migrant Center terintegrasi.
“Kalau dulu hanya manufaktur, sekarang akan memperluas ke semua sektor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri, yang dimiliki oleh perindustrian, baik itu berupa politeknik maupun akademi komunitas, dan termasuk SMK,” kata Menteri Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin kolaborasi antarkementerian menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem penyiapan Pekerja Migran, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja luar negeri, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, hingga fasilitasi penempatan sesuai kebutuhan pemberi kerja.
Menteri Mukhtarudin menegaskan, kerja sama tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan Program Direktif Presiden Prabowo Subianto, yakni SMK Go Global, yang bertujuan meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi untuk memasuki pasar kerja internasional.
“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” ujar Menteri P2MI.
Mukhtarudin menjelaskan, pendekatan berbasis kebutuhan pasar tersebut diperlukan agar pelatihan yang diberikan lebih tepat sasaran dan kompetensi CPMI sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan negara tujuan. Ia menilai peluang kerja di luar negeri masih terbuka luas, tetapi harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai standar internasional.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah berupaya memperkuat penempatan Pekerja Migran pada sektor formal dan profesional melalui sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing sektor.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih sangat besar, terutama pada sektor manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, dan transportasi. Negara tujuan potensial antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta sejumlah negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah.
“Terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada tahun 2026 berdasarkan job order yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen yang dapat kita penuhi. Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global,” paparnya.
Mukhtarudin menambahkan, pemerintah menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global. Pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin, dengan tetap mengedepankan pelindungan pekerja migran sejak prapenempatan, selama bekerja, hingga purnapenempatan.
“Melalui sinergi ini, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mendukung terwujudnya pekerja migran yang aman, rakyat sejahtera, serta Indonesia maju,” pungkasnya.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan, menjelaskan bahwa sinergi ini mencakup pembentukan migrant center sebagai pusat layanan terpadu serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Pelatihan tersebut akan memanfaatkan fasilitas unit pendidikan Kemenperin maupun Balai Diklat Industri (BDI).
“Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri,” jelas Adie.
Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi industri melalui 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK untuk mencetak calon SDM industri kompeten dan berdaya saing global. Kerja sama ini memberikan peluang bagi lulusan unit-unit pendidikan vokasi industri tersebut agar bisa berkarya di luar negeri.
“Semoga sinergi ini menjadi landasan yang semakin kuat bagi pengembangan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, produktif, dan terlindungi, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing industri nasional,” kata Adie.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
