Pasokan pangan nasional terus diperkuat melalui peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Data per 23 Juli 2026 menunjukkan stok beras Perum Bulog telah mencapai 5,24 juta ton, sementara pengadaan beras dari produksi dalam negeri telah menembus 3,44 juta ton atau 86,21 persen dari target tahun ini. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Mulai Maret hingga pekan ketiga Juli, pemerintah juga telah menyalurkan 1,23 juta ton beras melalui berbagai program. Dari jumlah tersebut, penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 514,1 ribu ton. Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah terus diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar dan mendukung stabilitas harga bagi masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam situasi yang aman karena didukung oleh penguatan produksi dan semakin kecilnya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.
“Untuk pangan, pangan sudah selesai, belum sempurna tapi yang dijaga pemerintah aman. Sektor pangan sudah delapan swasembada karena impor kita 5% pangan ya. Definisi swasembada adalah 10% impor maksimal, itu konsensus tahun 1999. Nah kita sudah swasembada beras, swasembada pangan, itu yang dijaga pemerintah 11 (komoditas),” terang Kepala Bapanas Amran dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Di sisi lain, pemerintah mengarahkan pembangunan pangan agar setiap wilayah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Penguatan produksi nasional dipadukan dengan pengembangan komoditas strategis menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan, sekaligus memperbesar nilai tambah hasil pertanian dalam negeri.
“Ini semua pulau kita mandiri protein, mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Ini target kita. Per 1 Juli tidak impor lagi solar dari negara lain dan pertama dalam sejarah itu, kemudian kita hemat Rp 170 triliun. Protein ayam kita sudah ekspor, telur ayam kemarin turun harganya. Pangan aman,” jelas Amran.
Selain memperkuat produksi, Kepala Bapanas Amran juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara adil. Karena itu, Pengawasan terhadap pelaku usaha terus diperketat agar masyarakat memperoleh produk pangan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
“Mungkin Bapak pernah baca minyak goreng sudah harganya tinggi dikurangi pula di sunat hanya 700 cc tidak cukup 1 kg. Itu kami tangkap, denda 11 triliun,” sambungnya.
Penindakan terhadap pelanggaran tata niaga minyak goreng tersebut telah diproses Kejaksaan Agung di mana pihak- pihak yang terlibat telah mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 11,88 triliun.
Komitmen pemerintah dalam pengawasan pangan juga nampak dari Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dibentuk awal Februari 2026. Satgas ini bergerak melakukan pengawasan pangan di pasar tradisional, pasar modern, dan pedagang skala besar. Satgas telah memantau 91.908 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Hasilnya, 260 kasus telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dalam 10 bulan terakhir, disertai 1.568 surat teguran kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Pengawasan tersebut mengungkap sejumlah pelanggaran pada komoditas strategis, seperti beras oplosan, penyimpangan distribusi Minyakita, dan anomali stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pemerintah juga mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk yang bermasalah sebagai bagian dari pembenahan tata niaga pangan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Anwar Iskandar menyampaikan harapannya agar seluruh ikhtiar pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat memperoleh kelancaran dan keberkahan.
“Kita berdoa mudah-mudahan negara kita diselamatkan oleh Allah SWT dan program yang dicanangkan pemerintah yang bagus- bagus mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberhasilan dan keberkahan oleh Allah SWT,” ungkap K.H. Anwar.
Menurut Anwar, keberhasilan program pemerintah akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan dari seluruh komponen bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesejahteraan bersama.
“Karena apabila program negara kita berhasil, yang pertama menikmati tentu adalah Umat Islam tetapi kalau gagal, yang mendapat mudharat, yang mendapat kesusahan adalah kita Umat Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kita sebagai ormas Islam di Indonesia ini terus memberikan dukungan mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemimpin kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT,” pungkasnya.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
