Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong dibentuknya perjanjian dagang yang lebih komprehensif dengan Mesir untuk memperkuat perdagangan kedua negara. Skema usulan pembentukan perjanjian dagang secara bilateral dapat berupa Economic Partnership Agreement (EPA) ataupun Preferential Trade Agreement (PTA).
Hal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral Mendag Budi Santoso dengan Presiden Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Republik Arab Mesir, Hossam Heiba, di sela rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/10). Turut mendampingi Mendag Budi dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Johni Martha.
“Saya mengapresiasi dilaksanakannya pertemuan pertama Komite Perdagangan Bersama (Joint Trade Committee/JTC) pada 2024. Kami mendorong agar perjanjian dagang secara bilateral dapat segera dimulai. Untuk itu, kami harap pertemuan JTC selanjutnya, yang rencananya diagendakan pada tahun ini, dapat segera membahas langkah bagi kedua negara dalam upaya pembentukan perjanjian dagang,” ungkap Mendag Budi Santoso.
Menurut Mendag Budi, terkait usulan pembentukan perjanjian dagang, Indonesia telah membuat acuan pelaksanaan perundingannya. Mendag Budi berharap, adanya acuan tersebut dapat mendorong proses perundingan agar dimulai secepatnya.
Dalam pertemuan ke-1 JTC sebelumnya pada 2024 di Jakarta, Indonesia dan Mesir sepakat membentuk perjanjian dagang untuk meningkatkan kinerja perdagangan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan membuka akses pasar produk potensial Indonesia ke Mesir.
Indonesia dan Mesir juga sepakat untuk mengeksplorasi pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi bilateral guna meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Komitmen ini tertuang dalam Pernyataan Bersama (Joint Declaration) Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah pada 12 April 2025.
Presiden Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Republik Arab Mesir, Hossam Heiba, juga menyampaikan dukungan agar kedua negara dapat membentuk perjanjian dagang secara bilateral dengan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Dalam kesempatan ini, Hossam juga menyampaikan undangan kepada Menteri Perdagangan agar dapat hadir dalam forum D-8 Trade Ministerial Meeting yang akan dilaksanakan pada awal Desember 2025 di Kairo, Mesir.
“Kami menyambut baik undangan D-8 Trade Ministerial Meeting di Kairo. Namun demikian, momentum tersebut akan sangat berarti apabila kedua negara dapat memanfaatkan forum tersebut dengan dilakukannya pertemuan teknis dan peluncuran perundingan perjanjian dagang,” ujar Mendag Budi.
Selain itu, Hossam juga menyampaikan fokus Pemerintah Mesir atas aturan Indonesia terkait kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 2026. Hossam menekankan agar kedua negara memiliki kerja sama di bidang halal. Dengan adanya pengakuan halal antara kedua negara, diharapkan kinerja perdagangan bilateral Indonesia–Mesir akan semakin meningkat.
Total perdagangan bilateral Indonesia–Mesir pada 2024 mencapai USD 1,74 miliar dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir (2020–2024) sebesar 5,77 persen. Nilai ekspor Indonesia ke Mesir tercatat sebesar USD 1,53 miliar dengan produk ekspor utama meliputi minyak kelapa sawit, kopi, serta produk besi dan baja setengah jadi.
Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Mesir pada periode yang sama tercatat sebesar USD 207,80 juta, dengan produk impor utama meliputi pupuk mineral dan kimia, kalsium fosfat alam, serta kurma. Indonesia mencatatkan surplus terhadap Mesir sebesar USD 1,32 miliar. Mesir merupakan negara tujuan ekspor ke-27 dan asal impor ke-54 bagi Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
