PT PLN Batam menggelar diskusi publik bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi” sebagai langkah sosialisasi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) kepada pelanggan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi informasi sekaligus membangun pemahaman masyarakat terkait urgensi kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan langkah strategi komunikasi penting untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya penyesuaian tarif dalam menjamin keberlanjutan layanan kelistrikan.
Penyesuaian tarif ditujukan kepada pelanggan rumah tangga mampu dan sangat mampu dengan daya 3.500 Volt Arnpere (VA) ke atas (golongan R2 dan R3), serta pelanggan dari golongan pemerintah (P1, P2, dan P3).
Menurut Jisman, kebijakan dilakukan secara hati-hati dan selektif demi menjamin keberlanjutan layanan kelistrikan, terutama di wilayah operasional PLN Batam yang tidak mendapatkan subsidi maupun kompensasi dari pemerintah, termasuk pelanggan layanan khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) untuk suplai listrik ke Pulau Bintan. Karena itu, beban biaya penyediaan listrik sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.
PLN Batam merupakan perusahaan yang beroperasi secara mandiri tanpa subsidi atau kompensasi dari pemerintah sehingga selisih antara biaya pokok penyediaan listrik dan tarif menjadi tanggung jawab PLN Batam.
Karenanya keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan konsumen harus terjaga agar tercipta margin yang sehat tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik, ujar dia.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat P. Siadari, menilai kebijakan penyesuaian tarif listrik tersebut sebagai langkah realistis. Ia mengajak seluruh pihak mendukung langkah ini demi menjamin kualitas layanan kelistrikan di tengah dinamika ekonomi.
“Kami memahami kondisi yang dihadapi PLN Batam. Untuk itu, mari kita dukung bersama kebijakan ini sebagai bentuk upaya kolektif menjaga kualitas layanan kelistrikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Lagat.
Melalui diskusi publik tersebut, PLN Batan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keberlangsungan energi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, melainkan memerlukan sinergi dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah, pelanggan, maupun masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menegaskan bahwa penyesuaian tarif hanya berdampak pada 7,49 persen dari total pelanggan. Mereka berasal dari kalangan rumah tangga mampu dan instansi pemerintah, dengan besaran penyesuaian rata-rata 1,43 persen dari tarif sebelumnya.
“Penyesuaian ini tidak diberlakukan secara menyeluruh, melainkan sangat selektif dan hati-hati. Hanya 7,49 persen dari total pelanggan PLN Batam yang terdampak, yaitu golongan rumah tangga mampu dan golongan pemerintah dengan penyesuaian tarif sebesar 1.43 persen dari tarif sebelumnya,” kata Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo.
Diskusi publik yang bertajuk Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi itu berlangsung di Kantor Korporat PLN Batam.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
