Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh Amerika Serikat untuk memulai negosiasi terkait tarif resiprokal, kebijakan yang sebelumnya diumumkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang berlangsung di Washington, DC dan dipantau secara daring dari Jakarta.
“Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington, DC, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (18/4).
Selain Indonesia, negara-negara seperti Vietnam, Jepang, dan Italia juga tercatat telah memulai dialog dengan pemerintah AS dalam konteks kebijakan tarif tersebut.
Delegasi Indonesia, kata Airlangga, secara aktif menjalin komunikasi dan negosiasi dengan pejabat tinggi Amerika Serikat. Salah satu langkah penting adalah pertemuan daring dengan Secretary of Commerce AS, Howard Lutnick. Hasil dari komunikasi tersebut adalah kesepakatan kedua negara untuk menyelesaikan proses negosiasi dalam kurun waktu 60 hari.
Pemerintah AS dikabarkan merespons secara positif berbagai usulan yang diajukan oleh Indonesia. Dalam waktu dua bulan ke depan, pembahasan teknis akan dilakukan guna mencapai solusi yang saling menguntungkan.
Dalam rangka memperkuat posisi tawar, Indonesia telah mengajukan sejumlah usulan penting. Salah satunya adalah peningkatan pembelian energi dari Amerika Serikat, termasuk LPG, minyak mentah, dan gasoline. Tak hanya itu, Indonesia juga menyatakan niatnya untuk mengimpor lebih banyak produk agrikultur seperti gandum, kedelai, susu kedelai, serta barang-barang modal lainnya dari Negeri Paman Sam.
“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean, soya bean milk, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memfasilitasi operasional perusahaan-perusahaan asal AS yang telah berinvestasi di Indonesia, termasuk dalam hal perizinan dan insentif usaha.
Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral kritis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk hortikultura dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga mendorong agar investasi dilakukan secara business to business.
“Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” kata Airlangga.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
