Menjelang akhir tahun 2024, harga beras di Indonesia terpantau relatif stabil. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menyatakan kondisi ini ditopang oleh cadangan pangan pemerintah yang mencukupi.
Pernyataan ini disampaikan Arief usai menghadiri konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12).
Diketahui, berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 14.00 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium tercatat Rp15.370 per kg, beras medium naik 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp13.470 per kg; sementara beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,08 persen atau Rp10 menjadi Rp12.490 per kg.
“Walaupun kondisi biasanya di Desember dan Januari produksi di bawah karena memang kita masih banyak hujan sawahnya, tapi kita bisa stabilkan harga khususnya beras. Harganya relatif stabil karena cadangan pangan pemerintah ada,” kata Arief usai menghadiri konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.
Arief mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 2 juta ton yang tersimpan di Bulog. Hal ini menjadi faktor utama stabilnya harga beras di pasaran meskipun produksi tengah menghadapi tantangan musim hujan.
“Tahun ini 30 juta ton, untuk tahun depan 32 juta ton cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog ada 2 juta ton. Pak Prabowo juga menyampaikan ini merupakan cadangan pangan terbesar selama ini dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas pangan, Arief menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pihaknya telah mengimbau pemerintah daerah untuk memiliki neraca pangan daerah.
“Kita juga mengimbau bersama Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, bahwa pemerintah daerah juga harusnya punya neraca pangan daerah masing-masing. Ini akan menunjukkan mana saja daerah yang menjadi daerah konsumen dan produsen,” ucapnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
