InfoEkonomi.ID – Disparitas harga di wilayah Indonesia timur terus meningkat, terutama disebabkan oleh defisit pasokan sejumlah komoditas pangan. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Program ini bertujuan menjaga kestabilan pasokan dan menekan disparitas harga antarwilayah.
Melansir bisnis.com, salah satu strategi utama GNPIP adalah memperkuat kerja sama antar daerah (KAD), baik di dalam wilayah Sulampua maupun dengan daerah luar. Program ini juga mencakup pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulampua. Selain itu, pemerintah memperluas program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar-pasar utama secara berkala, guna memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa meski inflasi di Sulampua masih terjaga, biaya distribusi menjadi tantangan utama, terutama bagi daerah nonsentra produksi. Daerah-daerah di Sulampua, seperti beberapa provinsi yang mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai, harus mendapatkan suplai dari luar daerah. Hal ini berdampak pada tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua.
Selain faktor distribusi, Destry juga menyoroti risiko anomali cuaca dan belum optimalnya infrastruktur pendukung produksi pangan, yang dapat meningkatkan volatilitas harga di masa mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, kementerian, dan lembaga (K/L) perlu diperkuat untuk mendorong program KAD dan memperluas peran MDC dalam mengendalikan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur pangan dan revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan. Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai offtaker juga perlu diperkuat untuk menjamin harga dan stabilitas stok pangan.
Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, menambahkan bahwa GNPIP mencerminkan komitmen dan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Sulampua, termasuk di tingkat Provinsi Gorontalo. Hal ini menjadi langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan di wilayah tersebut.
