InfoEkonomi.ID – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa empat perusahaan asing akan segera berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Dalam sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di IKN pada Senin, Bahlil menyatakan bahwa investasi asing langsung (FDI) ini akan memperkuat pembangunan sektor properti dan fasilitas umum di ibu kota baru tersebut.
“FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) ada sekitar empat perusahaan yang akan masuk (IKN),” ujar Bahlil ketika ditemui setelah menghadiri sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.
Terkait dengan asal negara investor, Bahlil menekankan bahwa Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara utama yang akan berinvestasi di sektor properti IKN Nusantara. Meski demikian, Bahlil masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai kemungkinan investasi dari Dubai, Uni Emirat Arab.
“Nanti saya cek nama-namanya, tapi yang tadi saya lihat itu Jepang dan Korea masuk,” ucap Bahlil.
Bahlil juga menjelaskan bahwa investasi asing ini akan mulai mengalir ke IKN pada tahap kedua dari rangkaian klaster investasi yang direncanakan. Pada klaster pertama, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan IKN mencapai Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menyangkut dengan kepastian untuk sertifikat tanah HGU (hak guna usaha)-nya, 11 hari aja sudah dapat,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sejumlah investor asing dari Jepang hingga Korea Selatan tertarik untuk masuk ke sektor properti di Nusantara, Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa total letter of intent (LOI) yang masuk sejauh ini sebanyak 475. Setelah OIKN melakukan evaluasi, dari 475 itu ada 263 LOI yang betul-betul minat investasi di IKN.
Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artikel ini telah tayang di ANTARA dengan judul “Menteri Bahlil: Empat perusahaan asing akan investasi di IKN”
