InfoEkonomi.ID – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan penjelasan terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akuisisi ini sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hasil studi kelayakan dan due diligence yang melibatkan sedikitnya enam lembaga independen.
Menurut keterangan dari Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan, ASDP menghadapi berbagai kendala dalam menambah armada kapal. Pembelian kapal baru memerlukan waktu minimal dua tahun untuk pembuatan dan pengiriman, dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, pembelian kapal bekas juga menemui hambatan, terutama terkait spesifikasi kapal dan kesesuaian rute dengan proyeksi perusahaan.
Kendala tersebut semakin diperparah dengan penerapan moratorium perizinan rute penyeberangan komersial oleh Kementerian Perhubungan sejak 2017. Oleh karena itu sejak 2014, ASDP memutuskan untuk melakukan akuisisi perusahaan penyeberangan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah tersebut.
“Akuisisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan market share ASDP, mengembangkan jasa manajemen dan operator kapal ferry melalui penambahan armada, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan akses layanan penyeberangan dan menjaga ketahanan ekonomi maritim,” tutur Shelvy.
Rencana akuisisi ini juga tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ASDP tahun 2022, serta menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) korporasi pada tahun tersebut.
Namun, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, sempat menyinggung adanya potensi kerugian negara dari dugaan korupsi terkait akuisisi ini, yang mencapai Rp1,27 triliun. Angka tersebut merupakan nilai akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.
Meskipun demikian, Shelvy menegaskan bahwa angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan valuasi yang dilakukan oleh konsultan independen, yang menilai harga akuisisi sebesar Rp1,34 triliun.
