InfoEkonomi.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengomentari wacana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi 2025, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp67,1 triliun dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, hari Kamis (30/5/2024), Airlangga tidak memberikan banyak komentar, namun menyatakan bahwa implementasi dari langkah reformasi tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kita lihat implementasinya yang ditawarkan dari ESDM,” ujarnya yang dilansir dari detikfinance.
Rancangan awal APBN tersebut mencakup Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto.
Tercatat, reformasi subsidi dan kompensasi energi dapat menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun. Rencana pengendalian ini terhadap Solar dan Pertalite secara berkeadilan dengan harapan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.
Hal ini selaras dengan penyaluran BBM Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang hingga saat ini masih belum tepat sasaran. Bahkan setiap tahunnya, beban subsidi dan kompensasinya terus meningkat sehingga rawan membuat anggaran bengkak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu tersebut. Menurutnya, rencana reformasi subsidi dan kompensasi tersebut masih dalam skala besar. Dalam hal ini, rencananya akan dilakukan melalui pengurangan volume BBM jenis Pertalite dan Solar.
“Nggak juga (pemangkasan), nanti kita lihat lah. Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi, nanti kita makin pertajam posturnya,” kata Sri Mulyani, ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga akan mendiskusikannya bersama Badan Anggaran (Banggar). Dari sana, pihaknya akan melakukan kalibrasi kembali untuk pemerintahan selanjutnya atau tepatnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Nanti kan ada lapsem (laporan sementara). Nanti kombinasi dengan lapsem dan pembahasan DPR, nanti kita lihat yang terbaik di 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, proyeksi angka efisiensi Rp 67,1 triliun itu merupakan perhitungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya, nilai tukar (kurs), hingga harga minyak.
“Itu dari APBN sebelumnya, kurs. Harga minyak itu bisa kita tetapkan kita kira-kira, nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin nggak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal,” tuturnya.
