Kemenperin Dorong Inovasi dan Generasi Muda untuk Jadikan Indonesia Pusat Industri Halal Global

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta dunia usaha. Langkah ini diarahkan untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar produk halal, tetapi juga sebagai pusat produksi dan inovasi industri halal yang berdaya saing global.

Keterlibatan generasi muda juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transformasi industri halal menuju sektor strategis yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan pasar internasional.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, dalam keterangannya, menekankan bahwa pengembangan industri halal perlu diarahkan pada penguatan struktur industri nasional, peningkatan kualitas produk, serta penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan teknologi.

Menurut Menperin, industri halal memiliki peluang yang besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan manufaktur, mengingat cakupannya yang luas dan potensi pasar domestik maupun global yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri halal perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan standardisasi, hingga perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, industri halal harus dipandang dalam perspektif yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban sertifikasi. Prinsip halal juga berkaitan erat dengan inovasi, teknologi, proses produksi, penciptaan nilai tambah, dan kemampuan produk Indonesia untuk bersaing di pasar global.

“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan industri halal harus mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional,” ujar Emmy mewakili Wakil Menteri Perindustrian saat memberikan kuliah umum yang mengangkat tema “Next Gen Halal: Innovative Today, Lead Tomorrow” pada rangkaian kegiatan UI Halal Expo 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (19/11).

Emmy mengungkapkan, potensi ekonomi halal global menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026, konsumsi masyarakat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029.

Dalam pemeringkatan Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati posisi keempat dunia, dengan capaian peringkat pertama pada sektor modest fashion, ketiga untuk makanan halal, serta keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.

“Posisi Indonesia dalam ekonomi halal global menunjukkan bahwa kita memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan peran sebagai produsen utama. Potensi tersebut harus dimanfaatkan melalui penguatan kapasitas industri, pengembangan teknologi, serta penciptaan produk yang memiliki keunggulan kompetitif,” jelasnya.

Dari sisi domestik, Indonesia memiliki sekitar 252,8 juta penduduk Muslim dengan estimasi konsumsi rumah tangga masyarakat Muslim mencapai Rp5.974,9 triliun pada semester I 2026. Pada periode yang sama, ekspor produk industri halal Indonesia tercatat sekitar USD35,72 miliar, sedangkan impornya sebesar USD17,47 miliar.

Selain itu, kontribusi industri halal terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.102 triliun atau sekitar 50,55 persen dari total PDB sektor tersebut. Capaian ini memperlihatkan peran strategis industri halal dalam menopang aktivitas manufaktur dan perekonomian nasional.

Lima Kelompok Industri Halal

Emmy menjelaskan, Kemenperin memprioritaskan pengembangan lima kelompok industri halal, yakni industri makanan dan minuman; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan alas kaki; kimia, farmasi, dan obat tradisional; serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Kelima kelompok tersebut memiliki peluang besar untuk berkembang melalui penguatan infrastruktur, riset, inovasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Dalam mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025–2029. Peta jalan tersebut mencakup enam program utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur, pengembangan SDM, pemberian fasilitasi, promosi dan kerja sama, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Lebih lanjut, Emmy menegaskan pentingnya penerapan konsep Halal and Beyond, yang menempatkan halal sebagai instrumen peningkatan kualitas dan daya saing industri. Konsep ini mencakup empat nilai utama, yakni Quality untuk menjamin keamanan dan kualitas produk; Value Added and Competitiveness untuk memperkuat nilai tambah dan daya saing; Future’s Vibes yang mengedepankan proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan; serta Inclusive Economy untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Industri halal harus mampu menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi ketentuan kehalalan, tetapi juga memiliki kualitas unggul, nilai tambah, serta proses produksi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi keunggulan produk Indonesia di pasar internasional,” paparnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Emmy mengakselerasi penguatan kolaborasi melalui pendekatan Triple Helix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri. Pemerintah berperan dalam menghadirkan regulasi, fasilitasi, dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan riset, teknologi, serta penyediaan SDM unggul, sedangkan pelaku industri berperan dalam penerapan inovasi, investasi, komersialisasi, dan perluasan pasar.

Menurut Emmy, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mencetak generasi muda yang mampu menjadi pengembang teknologi (technology developer), peneliti (researcher), pencipta produk (product creator), wirausahawan (entrepreneur), hingga pemilik merek (brand owner) yang dapat membawa produk Indonesia bersaing di tingkat internasional.

Salah satu contoh keberhasilan inovasi generasi muda adalah CV Smart Batik Indonesia yang dirintis Miftahudin Nur Ihsan ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada 2015. Perusahaan tersebut mengembangkan batik buatan tangan dengan penggunaan malam atau lilin berbahan sawit yang halal, ramah lingkungan, serta lebih sehat bagi pernapasan pembatik.

Berkat inovasinya, CV Smart Batik Indonesia meraih penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 untuk kategori Industri Tekstil dan Apparel Halal Terbaik, subkategori Industri Kecil Menengah. Inovasi tersebut juga membuka peluang pasar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan batik haji dan umrah.

“Generasi muda jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu menciptakan teknologi. Demikian pula, jangan hanya menjadi konsumen produk, melainkan menjadi inovator dan produsen yang mampu menghasilkan produk halal berkualitas dan berdaya saing,” tegas Emmy.

 

Penguatan Ekosistem dan Sertifikasi Halal

Sementara itu, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Dewi Setiawati menjelaskan, pengembangan industri halal nasional perlu didukung oleh kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya. Penguatan ekosistem tersebut menjadi penting agar penerapan kebijakan halal dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan kemampuan sektor industri.

Dewi menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024, pemerintah melakukan penyesuaian penahapan kewajiban sertifikasi halal, termasuk perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal perlu dimanfaatkan pelaku industri untuk mempersiapkan seluruh aspek produksi secara optimal. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan halal dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan, penguatan industri halal juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan pelaku usaha untuk mempercepat penerapan teknologi serta menghasilkan produk inovatif. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan industri halal diharapkan mampu memperluas peluang usaha, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global.

“Kami berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pengembangan industri halal, baik melalui penelitian, penciptaan teknologi, pengembangan produk, maupun kewirausahaan. Kolaborasi ini menjadi modal penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi industri halal yang diakui dunia,” pungkas Dewi.

Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img