Pemerintah Kucurkan Rp100 Miliar SPHP Kedelai, Pasokan Perajin Tahu-Tempe Dipastikan Aman

Perkembangan harga kedelai asal impor terpantau pemerintah masih berada dalam kondisi yang stabil karena belum melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat perajin tahu dan tempe. Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rerata harga kedelai impor di regional Pulau Jawa per 7 Oktober berada di kisaran Rp 11.573 per kilogram (kg).

“Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan dikutip di Jakarta pada Kamis (8/10/2026).

Mengutip data harga kedelai Gakoptindo per 7 Oktober, untuk regional Pulau Jawa rerata harga kedelai impor yang hampir mendekati HAP, ada di Banten dengan Rp 11.900 per kg. Sementara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta rerata harga tertinggi di Rp 11.850 per kg. Namun masih ada kedelai dengan harga rendah di Rp 11.300 per kg.

Adapun HAP untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp 12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp 11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

“Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan,” tambah Hermawan.

Pemerintah melalui Bapanas telah menyiapkan anggaran untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai. Ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto sebagai stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Total anggaran sebanyak Rp 100 miliar.

Kendati demikian, Bapanas harus memastikan pelaksanaan SPHP kedelai dijalankan secara terukur. Dalam direktif Presiden disebutkan SPHP kedelai diutamakan bagi daerah yang mengalami harga di atas HAP kedelai di tingkat perajin.

“SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku. Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan,” ujar Deputi Bapanas Hermawan.

Dengan begini, kondisi harga kedelai impor yang masih cukup stabil ini juga menandakan bukti kepatuhan dari para importir dan distributor kedelai untuk saling menjaga harga. Sebelumnya memang sudah ada arahan dari pemerintah yang meminta saling kolaborasi untuk menstabilkan harga kedelai untuk para perajin tahu dan tempe.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe. Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.

“Untuk impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di Kementerian Pertanian,” tegas Amran.

“Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena,” kata Kepala Bapanas Amran.

Kepala Bapanas Amran menegaskan kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email sekred@infoekonomi.id

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img