Bank Jakarta baru saja menyelesaikan penyaluran dana pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun yang diterima pada November 2025 dengan tepat waktu dan efisien. Dana ini telah disalurkan penuh dalam periode 12–21 November 2025 ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek berantai positif bagi perekonomian daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disampaikan resmi kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat melalui penempatan dana tersebut.
“Kepercayaan ini memotivasi kami untuk melaksanakan mandat pembiayaan dengan penuh tanggung jawab dan fokus pada dampak positif bagi perekonomian Jakarta,” ujarnya.
Setelah penyaluran dana pemerintah pusat selesai, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan. Bank Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung program percepatan ekonomi nasional dengan menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent, guna menyambut kemungkinan penempatan dana dalam skala yang lebih besar.
“Kami sudah siapkan strategi pembiayaan yang matang untuk bisa menyalurkan dana lebih besar di masa depan. Prinsip tata kelola yang kuat dan kehati-hatian menjadi kunci kami dalam menjamin setiap dana yang dikelola mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” tambah Agus.
Kondisi Bank Jakarta saat ini tergolong sehat dan berdaya tahan. Berdasarkan penilaian OJK semester I 2025, Bank Jakarta berada pada kategori “Sehat” dengan likuiditas yang kuat dan kualitas aset yang baik, serta tingkat Non-Performing Loan (NPL) terkendali, mendukung kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan dalam jumlah besar.
Dengan kondisi yang solid tersebut, Bank Jakarta optimistis mampu menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan akuntabel. Bank Jakarta juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan regulator lainnya dalam menjalankan fungsi intermediasi yang sehat dan berorientasi pada pembangunan.
“Sinergi dengan pemangku kepentingan dan kepatuhan pada regulasi adalah landasan utama kami dalam memberikan pelayanan terbaik. Kami bertekad menjaga akuntabilitas dan transparansi agar penyaluran dana pemerintah membawa manfaat luas,” kata Agus.
Pemerintah pun menyambut baik kesiapan Bank Jakarta untuk mendukung penempatan dana pemerintah berikutnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama memperkuat perekonomian daerah melalui pembiayaan yang berfokus pada sektor produktif dan UMKM.
Langkah Bank Jakarta ini sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang terus menambah penempatan dana ke perbankan nasional dan daerah sebagai stimulus ekonomi, terutama di tengah upaya pemulihan dan percepatan pembangunan nasional.
