Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang terus digali potensinya oleh Indonesia karena akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global.
Kekuatan utama berada pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat sektor halal food, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.
“Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Kemudian, di industri makanan-minuman ini Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance karena kalau di Indonesia yang halal wajib. Nah, ekonomi industri makanan-minuman termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya adalah USD109 miliar atau Rp1000 triliun. Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta, Rabu (8/10).
Di dalam negeri, kinerja ekonomi syariah menunjukkan tren positif dan potensi yang besar. Dapat dilihat dari pangsa usaha syariah dalam PDB yang terus meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah tumbuh konsisten hingga lebih dari Rp10 ribu triliun pada 2025.
“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, dalam memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan beberapa strategi komprehensif untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal.
Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur dan realisasi Bank Bullion sejak peluncurannya pada Februari 2025 sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.
“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren. Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” papar Menko Airlangga.
Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.
Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal yang telah mencapai 5,9 juta sertifikat halal di 2025 dari target 10 juta sertifikat, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.
“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Menko Airlangga.
Selain itu, Pemerintah mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder, seperti pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non bank dan non residen. Pemerintah juga telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Langkah ini akan memperluas partisipasi publik dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah nasional.
“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam agenda kali ini yakni di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua MUI, dan perwakilan negara sahabat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
