Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan family office di Bali yang tengah diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
“Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Purbaya menjelaskan, dirinya telah mendengar mengenai rencana pembangunan family office yang digagas DEN, namun belum akan memberikan dukungan atau intervensi langsung dalam prosesnya.
Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.
“Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” tambahnya.
Ia menambahkan, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan penyaluran anggaran APBN tepat waktu dan tepat sasaran, serta mencegah potensi kebocoran dana.
“Kalau mau (buat family office), saya doakan,” tutur Purbaya.
Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Proyek ini disebut bertujuan menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia dan disalurkan ke berbagai sektor riil.
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, kawasan tersebut akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan dikelola bersama oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Menurut Luhut, konsep serupa telah terbukti berhasil di sejumlah pusat keuangan dunia seperti Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura. Ia juga menilai Bali sebagai lokasi potensial karena telah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan memiliki potensi menjadi bagian dari Indonesia Financial Centre (IFC).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
