Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengintensifkan berbagai aksi strategis untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di tengah upaya pengendalian inflasi nasional. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin (6/10) di Jakarta, di mana Bapanas menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi harga pangan serta program-program intervensi yang sedang berjalan.
Dalam paparannya, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengungkapkan fluktuasi harga komoditas strategis berdasarkan data Panel Harga Pangan per 5 Oktober 2025. Di tingkat produsen, beberapa komoditas mengalami penurunan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP), seperti ayam ras (livebird) Rp22.836/kg, bawang merah Rp22.745/kg, dan kedelai biji kering lokal Rp9.588/kg. Sementara di tingkat konsumen, harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau HAP terpantau pada beras premium Rp15.941/kg, beras medium Rp13.817/kg, Minyakita Rp17.457/liter, dan jagung pipil kering Rp6.657/kg.
“Fluktuasi ini menjadi perhatian utama kami. Bapanas berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara petani, pedagang, dan konsumen melalui intervensi yang tepat sasaran,” ujar Nita dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut.
Salah satu aksi konkret Bapanas yaitu stabilisasi harga kedelai lokal di tingkat petani, khususnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Bapanas telah memobilisasi 57.000 kg kedelai dari wilayah surplus ke defisit. Pengiriman ini melibatkan bantuan biaya transportasi ke asosiasi pengrajin tahu-tempe, seperti GCU Kopti Bogor (10.000 kg), Kopti Indramayu (10.000 kg), PT Putra Permata Pacific Sukoharjo (9.000 kg), FKS Semarang (18.000 kg), dan GCU Jakarta (10.000 kg). Proses ini dikawal oleh Dinas Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten untuk memastikan harga petani tidak anjlok.
Terkait beras, Bapanas menggelar rapat evaluasi kualitas pada 2 Oktober 2025 sebagai respons atas pemberitaan penurunan mutu Beras SPHP dan temuan di Gudang Bulog Ternate. Stok beras di gudang Bulog mencapai 3,84 juta ton, dengan 29.990 ton mengalami turun mutu (3.000 ton domestik dan 26.890 ton impor). Sebanyak 1,45 juta ton (37,95%) memiliki usia simpan lebih dari enam bulan, yang akan direproses ulang sebelum disalurkan.
Selain itu, sebagai bagian dari stimulus ekonomi triwulan II 2025, pemerintah melanjutkan bantuan pangan beras 10 kg per Keluarga Penerima MaBapanasat (KPM) per bulan untuk 18,277 juta KPM pada Oktober-November 2025, ditambah Minyakita 2 liter per KPM per bulan. Data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan regulasi pendukung seperti Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206/2025, 212/2025, dan 213/2025.
Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juni-Juli 2025 mencapai 363.959 ton atau 99,57% per 3 Oktober 2025, dengan unggah dokumen mencapai 98%. Sementara realisasi SPHP beras tahun 2025 hingga 4 Oktober mencapai 438.536 ribu ton atau 29,24% dari target. Untuk menjaga stabilitas, Bapanas bersama stakeholder menyelenggarakan GPM sebanyak 9.582 kali sepanjang Januari-Oktober 2025 di berbagai daerah.
Nita menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional menjaga stabilitas pangan dan menekan laju inflasi. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga distribusi untuk memastikan pasokan terjaga dan harga tetap stabil. Upaya pengendalian inflasi tidak hanya melalui intervensi harga, tetapi juga penguatan sistem logistik pangan, pengawasan mutu, serta penyediaan data yang akurat dan real time sebagai dasar kebijakan,” jelas Nita.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan beberapa komoditas penyumbang deflasi bulan September 2025 antara lain bawang merah, tomat, bawang putih,cabai rawit, dan beras. Inflasi nasional lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan selama 25 bulan berturut-turut (sejak September 2023).
“Komoditas beras menjadi salah satu peredam inflasi September 2025. Di mana di bulan September beras mengalami deflasi, dan ini merupakan pencapaian baik karena bulan-bulan sebelumnya beras selalu mengalami inflasi,” ungkap Kepala BPS.
Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ini. Berikutnya, bantuan pangan beras disalurkan sebagai upaya penebalan bantuan sosial di bidang pangan. “Untuk semakin menguatkan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah memutuskan penyaluran bantuan pangan sebagai salah satu paket kebijakan untuk penebalan bantuan sosial,” kata Arief (7/10/2025).
Selaras, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan keberhasilan ini merupakan kerja keras multi sektor sehingga perlu diperkuat di beberapa daerah melalui kerja keras dan kegigihan alam pengabdian kepada masyarakat.
“Beberapa minggu yang lalu kita terus-menerus operasi pasar berkaitan dengan beras dan minyak goreng. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan tersebut, mulai dari beberapa ratus kita pilih lagi yang harganya masih naik dan hingga saat ini beras dan minyak goreng harganya turun,” ujar Tomsi saat memimpin rapat.
Lebih lanjut, proyeksi neraca pangan nasional 2025 menunjukkan ketersediaan pangan umumnya aman, meski beberapa komoditas seperti bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi memerlukan impor karena produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan nasional.
Bapanas juga meluncurkan SPHP jagung pada 23 September 2025, dengan target 52.400 ton untuk 2.109 peternak telur ayam ras mandiri skala mikro, kecil, dan menengah hingga 31 Oktober. Harga jagung af gudang Rp5.000/kg dan di peternak Rp5.500/kg, dengan subsidi Rp1.500/kg.
Untuk cabai, Bapanas melakukan rapat koordinasi pada 23 September guna merespons kenaikan cabai merah keriting (CMK) hingga Rp52.765/kg di produsen (naik 139,84% dari HAP). Tindak lanjut termasuk rakor pemda dengan pelaku usaha, pembinaan petani champion oleh Kementerian Pertanian, dan pengawasan bibit palsu.
Terakhir, Nita Yulianis menutup paparannya dengan optimisme. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, akademisi, dan media akan memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan berkelanjutan. Petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum, pangan kuat, Indonesia berdaulat,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
