Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah sesuai target APBN 2025, yakni 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.
“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun, atau setara 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan mencapai Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Sementara itu, PNBP telah terealisasi sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target. Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran Rp3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.
Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.
Dengan menghitung selisih pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp48,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas yang aman.
Selain itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7 persen dari target APBN 2025. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa terdapat penarikan pembiayaan dalam jumlah besar pada dua bulan pertama tahun ini, yang mencerminkan strategi front loading atau penyerapan anggaran lebih awal.
“Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya.
Sri Mulyani juga menjelaskan alasan laporan APBN baru disampaikan setelah mengalami penundaan selama sebulan. Kementerian Keuangan menunggu data yang lebih stabil agar informasi yang diberikan lebih akurat dan tidak menimbulkan misinterpretasi di masyarakat.
Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
APBN KiTa biasanya dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.
Namun kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
