Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya menjaga inflasi melalui program bantuan pangan yang akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2024 hingga Februari 2025.
Namun, ada penurunan jumlah penerima bantuan pangan (PBP) dari 22 juta keluarga pada tahun ini menjadi 16 juta keluarga pada tahun depan.
Pada Desember 2024, Perum Bulog akan menyalurkan 220 ribu ton beras kepada 22 juta penerima bantuan pangan. Penyaluran ini akan berlanjut hingga Februari 2025, diharapkan dapat menstabilkan inflasi beras yang menjadi perhatian utama pemerintah. Arief menyatakan hal ini dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Desember 2024.
Baca juga: Cara Daftar Bansos 2025: Simpel dan Bisa Lewat HP!
Arief menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan pangan dilakukan berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,22 juta orang, berkurang sekitar 0,68 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Bapanas juga menggunakan data desil 1 dan 2, serta mencakup lansia tunggal dan perempuan kepala keluarga miskin untuk memastikan program ini lebih tepat sasaran. Jumlah penerima dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) mencapai 14 juta keluarga.
“Untuk Desember, bantuan pangan beras total 220 ribu ton ke 22 juta PBP akan kembali disalurkan Perum Bulog. Setelahnya akan terus lanjut lagi di Januari dan Februari 2025, sehingga akan dapat pengungkit pertumbuhan inflasi beras pula,” kata Arief melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
Arief juga menyebutkan bahwa pada 2025, pemerintah akan meluncurkan program lain untuk membantu masyarakat luas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Untuk SPHP, target distribusinya akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta ton per tahun, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dari Bulog dengan harga yang terjangkau.
Pada rapat bersama Komisi IV DPR pada 19 November 2024, Bapanas mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp31,01 triliun untuk berbagai program, termasuk bantuan pangan, pencegahan stunting, dan distribusi SPHP pada 2025.
Anggaran ini direncanakan untuk enam bulan pelaksanaan, dengan target 16 juta keluarga penerima manfaat dan 1,5 juta keluarga berisiko stunting.
Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, memberikan kritik terhadap usulan ini. Ia mempertanyakan penurunan jumlah penerima bantuan pangan dari 22 juta menjadi 16 juta keluarga.
Alex juga mempertanyakan urgensi anggaran tambahan untuk bantuan stunting, mengingat sudah ada program MBG yang dirancang pemerintah untuk masalah tersebut.
Alex juga mempertanyakan usulan anggaran tambahan untuk bantuan stunting. Menurut dia, pemerintah saat ini telah merancang program MBG untuk mengatasi stunting. Ia mempertanyakan urgensi adanya anggaran tambahan untuk program Bapanas tersebut. “Apa iya Bapak akan menyasar 1,5 juta keluarga per tahun yang lagi hamil?” kata dia.
Apa Itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
BPNT adalah program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung tertentu. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp110.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening mereka.
Program BPNT merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Beras Sejahtera (Rastra), yang memberikan beras secara langsung kepada penerima. Dengan sistem non tunai, penerima dapat memilih bahan pangan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.
Selain meningkatkan ketahanan pangan, program ini bertujuan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha mikro melalui peningkatan transaksi non tunai.
Pelaksanaan BPNT melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk distribusi. Dengan pendekatan ini, diharapkan bantuan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan serta kerawanan pangan di masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
