InfoEkonomi.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengejar pengemplang pajak yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Langkah ini diungkapkan oleh Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dalam acara Katadata Forum yang bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue pada Rabu (10/9).
Drajad menjelaskan bahwa penerimaan dari pajak yang belum dikumpulkan ini akan digunakan untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa alokasi belanja negara di tahun tersebut diperkirakan mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun, dan kita menemukan potensi dari pajak yang tidak terkumpulkan,” ungkap Drajad dikutip liputan6.com.
Dia menambahkan bahwa pajak yang belum dibayar sebagian besar berasal dari kasus-kasus hukum yang melibatkan para pengemplang pajak yang sudah kalah di pengadilan. Meskipun telah ada keputusan dari Mahkamah Agung, banyak dari mereka yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, dengan beberapa di antaranya telah menunggak selama 10 hingga 15 tahun.
Drajad mengklaim bahwa data yang ia sampaikan sangat kredibel dan mencerminkan besarnya potensi pendapatan negara yang masih bisa dipungut oleh pemerintah. Ia bahkan mengindikasikan bahwa nilai pajak yang belum dipungut bisa lebih besar dari Rp 300 triliun.
Dengan tekad ini, Prabowo dan timnya berharap dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung rencana pembangunan di masa mendatang.
