Fasilitas kredit yang belum ditarik atau kredit menganggur (Undisbursed Loan) di Indonesia terus mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa banyak pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kredit yang telah disetujui oleh perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Juli 2024, kredit menganggur di Bank Umum naik 6,89% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2.158,25 triliun.
Kenaikan ini didorong oleh bank-bank dalam kelompok KBMI 1, 3, dan 4, sementara bank KBMI 2 justru mengalami penurunan 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun. Bank Persero mengalami penurunan 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun, meskipun ada kenaikan bulanan. Di sisi lain, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Swasta Nasional mencatat pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 15,92% dan 13,97% YoY.
Pengamat perbankan, Arianto Muditomo, menilai peningkatan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang telah terjadi di Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Menurutnya, saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui tidak segera digunakan.
Meskipun pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% YoY, Muditomo mencatat adanya penundaan dalam penggunaan fasilitas kredit tersebut. “Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan untuk mendapatkan akses pembiayaan, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal,” ujarnya.
Contoh konkret adalah PT Bank Mandiri Tbk, yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 23% menjadi Rp 1.222,13 triliun, tetapi juga mengalami kenaikan kredit menganggur hingga 15,04% menjadi Rp 236,28 triliun. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp 405,04 triliun, naik 11,19% YoY.
Sektor-sektor yang kemungkinan besar menyimpan kredit menganggur ini berasal dari investasi dan proyek infrastruktur, di mana keterlambatan sering terjadi karena berbagai faktor seperti perizinan yang tertunda. Dengan proyeksi tren undisbursed loan yang masih tinggi hingga akhir tahun, Muditomo menyatakan bahwa perbaikan dalam daya beli dan stabilisasi inflasi dapat membantu merealisasikan kredit yang menganggur tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi sektor perbankan, yang berupaya untuk memastikan bahwa fasilitas kredit dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
