DALAM rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan anggaran, menandakan kemungkinan perubahan pada APBN 2025.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo akan menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P). “Pasti APBN Perubahan, pasti, karena APBN yang kemarin itu kan jumlah kementerian/lembaganya masih 34,” jelas Tauhid dikutip dari bisnis, Kamis (23/10).
Prabowo telah mewanti-wanti menterinya agar tidak memasukkan proyek-proyek besar yang tidak terukur ke dalam program pemerintah. “Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi,” katanya. Dalam konteks ini, Prabowo juga mengakui bahwa kabinetnya cukup besar dan meminta para menterinya untuk tidak bekerja sembarangan demi efisiensi anggaran.
Prabowo meminta para menteri untuk mengurangi perjalanan dinas luar negeri dan kegiatan yang tidak perlu. “Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, juga mengindikasikan bahwa APBN-P 2025 akan diperlukan, terutama setelah melihat alokasi anggaran Kementerian Investasi yang mengalami penurunan signifikan.
“Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Ketua DPR, Puan Maharani, turut mendorong Prabowo untuk menerbitkan APBN-P, menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN,” ujarnya dalam pidato di sidang paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendukung ide penerbitan APBN-P. “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan,” ujar Anis Byarwati dari PKS.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kondisi perekonomian global yang tidak menentu, Prabowo dan para menterinya diharapkan dapat bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap solid. “Jadi kerja keras ke depan ini sangat dibutuhkan dan ekonomi harus solid,” tutup Anis.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo siap untuk melakukan penyesuaian anggaran demi mencapai tujuan kemandirian pangan dan energi serta menjaga efisiensi pengeluaran negara.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
