InfoEkonomi.ID – Ternyata, gara-gara hal ini yang menyebabkan harga tiket pesawat di Indonesia menjadi mahal. Pantas saja, harga tiket pesawat yang tinggi di Indonesia seolah tak kunjung teratasi. Padahal, transportasi udara menjadi pilihan efisien mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan berpulau.
Beberapa faktor dalam bisnis penerbangan dianggap penyebab tingginya harga tiket pesawat. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Budi Joyo Santoso, menyatakan bahwa tata kelola penyediaan avtur (bahan bakar pesawat) menjadi salah satu masalah utama. Ada dua isu utama, yaitu harga avtur yang mahal dan distribusi yang bersifat monopoli.
KPPU menyoroti perhitungan harga avtur yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut Budi, seperti dilansir dari detik.finance.com, beberapa komponen dalam perhitungan tersebut tidak relevan lagi, sehingga perlu ditinjau ulang.
Selain itu, regulasi terkait distribusi avtur juga mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Budi mengungkapkan bahwa aturan tersebut menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing, padahal avtur menyumbang sekitar 40% dari harga tiket. Jika pasar avtur dibuka, harga bahan bakar bisa turun, sehingga biaya produksi juga menurun dan harga tiket bisa lebih terjangkau.
Biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket juga menjadi faktor penting. Banyak suku cadang pesawat yang dikenakan pajak berganda, karena sebagian besar diimpor. Budi menekankan bahwa menurunkan biaya komponen pesawat adalah langkah yang perlu dilakukan.
Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, juga mengemukakan beberapa penyebab mahalnya tiket pesawat. Ia menyatakan bahwa harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. CEO AirAsia, Tony Fernandes, juga sepakat bahwa harga avtur di Indonesia 28% lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Pengenaan pajak berganda, termasuk pajak avtur dan pajak masuk suku cadang, juga disoroti oleh Denon. Pajak ini membuat beban operasional maskapai semakin berat, yang pada gilirannya berdampak pada harga tiket. Di Indonesia, penumpang juga dikenakan PPN saat membeli tiket, yang menambah biaya.
Pemerintah berupaya mencari solusi, termasuk membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Penerbangan yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tiga kebijakan yang direncanakan: menghapus pajak suku cadang pesawat, menghapus PPN avtur dan tiket pesawat, serta membuka pasar avtur untuk penyedia swasta.
Analis Gatot Rahardjo mengatakan bahwa semua kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara bersamaan agar efektif menurunkan harga tiket. Ia juga menekankan pentingnya mengatasi dugaan monopoli dalam rute dan slot penerbangan.
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie, menggarisbawahi bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi swasta untuk memasuki pasar avtur. Namun, banyak persyaratan dan biaya yang membuat pelaku usaha enggan bersaing. Jika biaya tetap tinggi, maka pembukaan pasar avtur tidak akan berpengaruh besar terhadap harga tiket.
Dengan demikian, meskipun ada banyak ide untuk menurunkan harga tiket pesawat, implementasi dan penghapusan berbagai pajak dan biaya tambahan harus dilakukan agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
