InfoEkonomi.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan anggaran belanja negara untuk tahun 2025 yang akan dikelola oleh kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Total anggaran yang direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun.
“Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan akan mencapai Rp722,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program, termasuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, serta pengembangan sekolah unggulan. Selain itu, anggaran pendidikan juga akan dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.
“Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” jelas Jokowi.
Anggaran Perlindungan Sosial juga menjadi fokus utama dengan alokasi sebesar Rp504,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Dalam sektor kesehatan, anggaran yang direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau sekitar 5,5% dari total belanja negara. Anggaran ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kemudian anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Selanjutnya anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” ucap Jokowi.
Artikel ini telah tayang di detikfinance dengan judul “APBN Pertama Prabowo-Gibran Rp 3.613 T, buat Bansos cs Rp 504,7 T”
