InfoEkonomi.ID – Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Saat ini, OIKN telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp505 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.
“Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur),” kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8) dikutip Detikfinance.
Basuki menjelaskan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN. Infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR akan diserahkan kepada OIKN, dan dengan demikian, anggaran pemeliharaan juga akan menjadi tanggung jawab OIKN mulai tahun depan.
“OIKN sendiri yang tadinya Rp505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya,”
Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.
Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50 persen dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar Rp 35,37 triliun.
Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya.
“Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan,” ujarnya,
“Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” pungkasnya.
