InfoEkonomi.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia melaporkan kabar baik terkait kondisi utang pemerintah. Menurut laporan terbaru yang dirilis, terjadi penurunan utang pemerintah hingga akhir Maret 2024. Angka tersebut turun tipis sebesar Rp57,12 triliun, menjadikan total utang pemerintah mencapai Rp8.262,10 triliun. Angka ini menurun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp8.319,22 triliun pada akhir Februari.
Penurunan ini juga membawa rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 38,79%, yang berada di bawah batas aman sebesar 60% dari PDB yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp 8.262,10 triliun,” demikian seperti yang dikutip dari Buku APBN KiTA yang diterbitkan Kementerian Keuangan.
Mayoritas utang pemerintah, sebesar 71,52%, berasal dari dalam negeri, sementara sisanya berasal dari luar negeri. Dari total utang, sebanyak 88,05% berbentuk surat berharga negara (SBN), dengan sisanya dalam bentuk pinjaman.
Dari jumlah utang dalam bentuk SBN, sebesar Rp 7.274,95 triliun merupakan SBN domestik, dengan Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp 4.797,16 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.
Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk valuta asing tercatat sebesar Rp 1.388,92 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.044,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 344,55 triliun.
Jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 987,15 triliun per Maret 2024, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa profil utang pemerintah relatif aman per akhir Maret 2024. Utang jangka menengah 2024-2027 mencapai 40% dari total utang, dengan average time maturity mencapai 8 tahun.
Pemerintah juga mengklaim pengelolaan utang yang disiplin, yang mendapat pengakuan dari berbagai lembaga pemeringkat asing seperti Moody’s, R&I, JCI, S&P, dan Fitch. Artikel ini dilansir dari CNBC Indonesia
