InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp43,3 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) selama kuartal pertama tahun 2024.
Menurut Sri Mulyani, jumlah tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 35,9 triliun. Penyampaian ini juga telah dilakukan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun yang waktu itu sudah saya sampaikan di mahkamah konstitusi,” kata Sri Mulyani yang dilansir dari detik.com, Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penggunaan dana bansos pada kuartal pertama tahun 2023 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyesuaian tersebut membuat eksekusi pemberian bansos sedikit tertunda melewati Januari hingga Maret.
“Tahun 2024 kembali, kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui PT Pos. Sehingga eksekusinya bisa Januari-Maret,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, rincian belanja bansos meliputi:
- Kemensos Rp 20,4 T : Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Kemenkes Rp 11,6 T : Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk 96,7 juta peserta tidak mampu yang biaya iurannya ditanggung oleh negara.
- Kemdikbudristek Rp 9,9 T : Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa.
- Kemenag Rp 1,4 T : Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1,5 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 37,1 ribu mahasiswa.
- BNPB Rp 34 M : Pelaksanaan tanggap darurat bencana.
