InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan target pendapatan negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.463,0 triliun. Menurutnya, target ini akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta pendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi. Pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas; kedua kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (01/12).
Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan target belanja negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Menkeu menjelaskan, belanja pendidikan dan kesehatan masih tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan produktif, yaitu mencapai Rp612,2 triliun.
“Kedua adalah belanja di bidang kesehatan. Selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi. Tahun depan mencapai Rp178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah sebesar RP 60 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, juga terdapat alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dimana APBN sebagai shock absorber yaitu sebesar Rp476 triliun, berupa alokasi anggaran subsidi sebesar Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun serta pembiayaan Rp4,3 triliun.
