InfoEkonomi.ID –Â Pemkab Bangka bersama PT Bank Negara Indonesia Tbk. atau BNI Kantor Cabang Pangkalpinang melakukan penandatangan kesepakatan tentang penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan program Smart City di Lingkungan Pemkab Bangka di rumah dinas Bupati Bangka, Selasa (04/10/22).
Selain itu, keduanya juga melakukan kerja sama penerimaan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Penandatangan dilakukan oleh Bupati Bangka Mulkan, Sekda Bangka Andi Hudirman dan Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Hariyadi dan Kepala BNI Cabang Pangkalpinang, Mus Adral.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bangka Mulkan memaparkan, kegiatan penandatanganan MoU bersama PT BNI Cabang Pangkalpinang dalam rangka kerjasama bidang perbankan dan smart city, karena BNI ini sudah memiliki Agen-Agen 46 yang ada di desa-desa.
“Pertama kita ingin mempermudah pelayanan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) oleh masyarakat di Kabupaten Bangka. Sebab PBB ini merupakan salah satu sumber untuk PAD Kabupaten Bangka, sehingga harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dikutip dari Bangkapos.com.
Dikhawatirkannya, bila Pemkab Bangka kurang memberikan pelayanan yang kurang prima, maka masyarakat juga merasa enggan dan susah untuk membayar PBB ini akibat panjangnya antrian, sistem perbankan error sehingga menghambat dalam kelancaran pembayaran PBB ini.
“Karena itulah Pemkab Bangka melakukan kerjasama dengan BNI terutama untuk mempermudah pembayaran PBB masyarakat di desa-desa,” ujar Mulkan.
Diakuinya kemajuan teknologi informasi saat ini harus dimanfaatkan dan diikuti dengan melakukan percepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Pendapatan PBB setiap tahun masih rendah, sehingga harus dilakukan evaluasi di mana kendalanya, apakah masyarakat kita memang betul tidak mau bayar ataupun mungkin sarana pelayanan yang belum memadai, sehingga masyarakat malas untuk membayar PBB ini,” ungkap Mulkan.
Dilanjutkannya, selain itu terus melakukan pemutakhiran data wajib pajak supaya lebih terkini dan lebih tepat.
“Sebab kadang-kadang ada komplain juga dari masyarakat yang mendapatkan dua tagihan PBB atau PBB ganda, sehingga harus dilakukan perbaikan data ini dan juga perbaikan pelayanan supaya masyarakat tidak merasa enggan lagi dalam membayar PBB,” kata Mulkan.
Diungkapkannya, untuk program smart city sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2019, cuma baru sebatas lintas OPD dan jaringan FO baru sampai Taman Kota Sungailiat.
“Untuk tahun 2023 nanti diharapkan program smart city ini sudah bisa menjangkau hingga kecamatan-kecamatan,” ujarnya.
Kepala BNI Cabang Pangkalpinang, Mus Adral mengatakan BNI memiliki program Smart City, di mana saat ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Medan dan lainnya.
“Tetapi untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita sudah bekerjasama dengan Pemkab Bangka Barat dan saat ini kerjasama dengan Pemkab Bangka,” kata Mus.
Dijelaskannya, program Smart City ini bukan hanya sebatas membayar PBB saja, tetapi juga yang lainnya seperti Smart Hospital, Smart Lingkungan, Smart Pariwisata dan lainnya.
“Kita juga sebelumnya sudah sounding dengan pak gubernur, salah satu yang bisa dikembangkan lagi yakni Agen 46, di mana bank bisa dibawa ke rumah dan bisa memberikan penghasilan tambahan bagi si Agen 46 tersebut,” pungkasnya.
