Pemerintah menyiapkan skema efisiensi anggaran dalam tiga tahap sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tekanan ekonomi global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kebijakan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri halal bihalal bersama pewarta di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3).
“Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga kita jalankan nanti,” kata Purbaya sebagaimana dikutip Kamis (26/3).
Menurut Purbaya, besaran efisiensi anggaran tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ketika mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Hambalang pada 17 Maret 2026. Total efisiensi yang dirancang untuk APBN 2026 mencapai Rp81 triliun, di luar program realokasi anggaran yang mencapai Rp800 triliun.
Dengan langkah efisiensi itu, Purbaya memastikan ruang fiskal pemerintah tetap terkendali dan defisit APBN 2026 berada di bawah batas aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.
“Yang jelas anggarannya sudah clear. Jadi APBN saya bisa dikendalikan, enggak tembus 3%,” tegas Purbaya.
Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, total efisiensi atau penghematan anggaran yang telah dirancang untuk APBN 2026 senilai Rp 81 triliun. Ditambah dengan nilai relokasi anggaran yang sudah disisir sebesar Rp 800 triliun.
“Sudah dapat Rp 80 triliun. Di luar yang sudah kita realokasi. Total kurang lebih US$ 70 miliar. Yang sudah direalokasi kurang lebih mencapai Rp 800 triliun, di luar itu bapak perintahkan efisiensi kembali sudah dapat sekitar Rp 81 triliun,” ungkap Prasetyo kepada Prabowo.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
