Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan baru ini dirancang untuk menjadi superholding yang mengelola aset negara dengan total nilai mencapai US$980 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
Dalam pidatonya pada HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan menjadi wadah investasi masa depan Indonesia.
Danantara dijadwalkan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Bahkan, Presiden Prabowo menginginkan seluruh mantan Presiden Indonesia berkenan menjadi pengawas badan investasi ini.
“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).
“Ini (Danantara) adalah uang rakyat. Ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya adalah hampir US$980 miliar, asset under management,” jelasnya.
Awalnya, peluncuran Danantara direncanakan pada 8 November 2024, tetapi mengalami penundaan hingga tahun 2025. Prabowo menyatakan tidak ingin terburu-buru dalam memperkenalkan badan ini agar persiapannya lebih matang.
Pemimpin Danantara telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner OJK (2012-2017) sekaligus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, resmi dilantik sebagai kepala badan tersebut pada 22 Oktober 2024.
Muliaman menyatakan bahwa Danantara akan menggandeng Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) yang sudah ada sebelumnya, untuk memperkuat struktur investasi.
Tujuh BUMN Besar Akan Beralih ke Danantara
Sebagai langkah awal, tujuh BUMN raksasa akan dialihkan ke Danantara guna mempercepat efisiensi dan pertumbuhan investasi. Ketujuh BUMN tersebut meliputi:
- PT Pertamina (Persero)
- PT PLN (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- MIND ID
Menurut Muliaman, diskusi awal dengan pimpinan BUMN sudah dilakukan pada November 2024. Keputusan ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada 4 Februari 2025.
“Kita tadi ngobrol-ngobrol lagi, nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN) yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya. Tidak ada hal-hal khusus, komunikasi pendahuluan saja,” ucap Muliaman usai bertemu bos 7 BUMN di Kantor Danantara, Jakarta Pusat pada November 2024 lalu.
Muliaman mengatakan Danantara juga akan menggandeng Investment Authority (INA). Nantinya, sovereign wealth fund (SWF) yang lebih dulu eksis itu akan dilebur ke dalam badan baru pengelola investasi.
Kejar tayang Danantara berlanjut dengan rapat-rapat pemerintah bersama DPR RI di hari libur demi disahkannya revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pendirian Danantara merupakan salah satu poin krusial dari rancangan undang-undang (RUU) yang diketok menjadi UU BUMN dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada Selasa (4/2).
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp750 triliun dari hasil efisiensi tiga putaran. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp358 triliun (US$20 miliar) akan dialokasikan sebagai modal awal bagi Danantara.
“Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun. US$24 miliar (Rp392 triliun) terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!” ucapnya.
“Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar. Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tegas Prabowo.
Pada 2025, dividen atau setoran dari BUMN yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan digunakan untuk kepentingan negara, sedangkan Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN sebagai tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
