Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sekitar 10 juta masyarakat kelas atas di Indonesia masih lebih memilih berbelanja di luar negeri. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di dalam negeri.
“Daya beli dan daya dorong ada. Persoalan kita cuma yaitu (masyarakat) di tier 1 paling atas yang 10 juta orang itu yang belanjanya kadang tidak di Indonesia. Nah ini kebanyakan mereka belanjanya tidak di Indonesia. Padahal itu daya belinya kuat,” kata Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara umum tetap berada dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2024, mencapai 4,95 persen (year-on-year).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,55 persen pada kuartal III 2024, didorong oleh meningkatnya konsumsi di sektor restoran dan hotel, sejalan dengan lonjakan perjalanan wisatawan domestik dan tingkat penghunian kamar hotel.
Airlangga juga menyebutkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus menunjukkan tren positif. Bank Indonesia (BI) mencatat IKK Desember 2024 berada di angka 127,7, naik dari 125,9 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi.
Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya beli, pemerintah mengadakan berbagai program belanja murah di akhir 2024. Program-program tersebut, termasuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Program Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024, mencatat total transaksi mencapai Rp71,5 triliun. Sejumlah program tersebut juga didominasi oleh produk-produk UMKM dalam negeri.
“Dalam kurun waktu tanggal 11 sampai tanggal 29 (Desember 2024), terserap Rp71 juta. Dan itu dibandingkan tahun yang lalu naik 15 persen. Artinya daya beli dan daya dorong (masyarakat) ada,” ucap Menko.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
