Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada rencana pembatasan untuk pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg subsidi, meskipun kuota tahun ini telah terlampaui. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, pada acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).
Menurut Dadan, meski penggunaan LPG 3 Kg tahun ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah tidak akan membatasi distribusinya. “Enggak, tidak. Terhadap LPG, kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan,” katanya.
Pada tahun 2024, kuota LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah adalah 8,03 juta ton. Namun, penggunaan LPG subsidi ini sudah mencapai 103 persen dari target yang ditentukan, atau lebih 3 persen.
Meski demikian, Dadan mengungkapkan bahwa angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi LPG yang mencapai 4,5 persen sepanjang tahun ini. Hal ini menandakan penyaluran LPG subsidi semakin tepat sasaran.
“Angka 3 persen ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5 persen. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk tahun depan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan LPG 3 Kg akan meningkat menjadi 8,17 juta metrik ton, sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kuota tahun 2024 yang mencapai 8,03 juta ton.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
