InfoEkonomi.ID – Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berencana meningkatkan utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ketika menjabat Presiden Republik Indonesia.
Dalam klarifikasinya, Thomas menegaskan bahwa tidak ada target konkret untuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB. “Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” ungkap Thomas kepada Reuters.
Thomas menambahkan bahwa Prabowo Subianto dan timnya akan mematuhi batasan hukum terkait ukuran-ukuran fiskal. Selanjutnya, ia memastikan diskusi intensif antara tim gugus tugas Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, lanjutnya, berfokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan penyiapan ruang anggaran untuk program-program strategis seperti makan siang gratis.
Lebih lanjut, Thomas memastikan bahwa defisit tahun 2025 diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB. “Penting untuk dicatat bahwa itu-lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” ujarnya.
Dalam debat capres awal Januari lalu, Prabowo sempat menyatakan bahwa tidak masalah bila besaran utang luar negeri Indonesia mencapai 50 persen dari PDB.
Pernyataan tersebut keluar saat Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait utang luar negeri Indonesia dan kebijakan yang mungkin akan diambil untuk menghindari intervensi yang membuat utang bertambah.
Prabowo mengatakan, utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40 persen. Menurutnya, angka tersebut masih dalam titik aman, asalkan utang digunakan untuk pembangunan industri atau produktif. Artikel ini dilansir dari CNN Indonesia
